MANILA – Presiden RI Prabowo Subianto tegaskan komitmen Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, ia juga sampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan. Meski demikian, dampak kabut asap yang melintasi batas negara turut dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk menangani bencana tersebut. Upaya pemadaman juga diwarnai pengorbanan besar, dengan 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta kehilangan dua helikopter dalam operasi penanganan kebakaran.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan kebakaran hutan, dari yang sebelumnya fokus pada pemadaman dan mitigasi menjadi upaya pencegahan secara sistematis. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan pada masa mendatang.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia jika karhutla ini telah berdampak bagi rakyat Singapura dan Malaysia, serta meyakinkan bahwa Indonesia telah melakukan yang terbaik.[]
