JAKARTA — Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam daftar sekitar 6.000 nama yang dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Selamat, daftar tersebut justru tidak mencantumkan sejumlah nama yang selama ini dikenal sebagai bagian dari lingkaran dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya adalah Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Pratikno.
“Yang dikemukakan dari enam ribuan daftar nama itu tidak ada KGB, Kaesang, Gibran, Bobby. Tidak ada orang-orang lingkaran dekat dari Presiden Jokowi, Pratikno, kemudian yang lainnya, tidak ada,” kata Selamat, Sabtu (7/11/2026).
Sebaliknya, ia menyoroti adanya nama-nama orang yang selama ini dikenal berseberangan atau kritis terhadap Jokowi.
“Yang ada adalah kita-kita yang suka hadir di sini. Ada tuh yang kontra dengan Jokowi misalnya. Itu ada apa? Kemudian Wapres Gibran juga tidak ada,” ujarnya.
Selamat menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai perkara hukum biasa. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan keamanan nasional dan berpotensi menjadi perhatian internasional.
“Oleh karena itu kita harus melihatnya, ini bukan soal hukum semata, tetapi ini adalah kasus kejahatan luar biasa. Dunia juga melihat ini. Ini bukan isu nasional lagi, tetapi isu internasional,” tegasnya.
Selamat juga mengaku telah memperkirakan sekitar 14 perwira tinggi berpotensi terseret dalam perkara tersebut. Ia menduga sejumlah perwira tinggi itu dapat menjadi tersangka apabila penyelidikan menemukan bukti keterlibatan mereka.
“Saya sampai menghitung ketika tanggal 1, ini ada sekitar 14 perwira tinggi yang akan terseret, yang saya duga akan menjadi tersangka,” ungkapnya.
Untuk menggambarkan besarnya potensi dampak politik dan keamanan dari perkara tersebut, Selamat membandingkannya dengan peristiwa penangkapan sejumlah menteri pada era Presiden Soekarno setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan kasus ini dapat membawa konsekuensi politik yang luas, terutama apabila dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dan aparat keamanan terbukti.
Dalam perbincangan tersebut, Selamat juga ditanya mengenai dugaan keterkaitan Jokowi dalam perkara penyadapan terhadap Prabowo. Menanggapi pertanyaan itu, ia menyatakan melihat adanya indikasi yang menurutnya mengarah kepada mantan Presiden tersebut.
Selamat kemudian mengaitkan pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan informasi yang kemungkinan telah diterima Presiden Prabowo dari sejumlah lembaga strategis negara.
“Ya, betul. Saya kira pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo itu adalah suara dari presiden,” katanya.
Menurut Selamat, Presiden Prabowo kemungkinan telah memperoleh informasi dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kapolri, Mabes TNI, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Ia meyakini informasi dari lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Bahkan, Selamat memprediksi akan ada perkembangan besar dalam dua hingga tiga hari ke depan, termasuk kemungkinan penangkapan sejumlah pejabat negara.
“Saya yakin presiden sudah tahu siapa-siapa saja yang terlibat. Dalam waktu dua tiga hari menurut saya akan ada juga menteri yang ditangkap, komisaris-komisaris ada yang ditangkap. Saya kira begitu,” ujarnya.
Pernyataan Selamat tersebut menambah sorotan terhadap dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan negara, tetapi juga memunculkan spekulasi mengenai persaingan politik, hubungan kekuasaan antara pemerintahan saat ini dan pemerintahan sebelumnya, serta dugaan keterlibatan sejumlah unsur di lingkungan negara.[]
