JAKARTA — Keunggulan Perdana Menteri petahana Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pemilu tidak serta-merta memastikan dirinya kembali memimpin pemerintahan. Pasalnya, perolehan suara blok pendukungnya belum mampu menguasai mayoritas kursi parlemen. Kondisi ini membuat Israel dihadapkan pada kebuntuan politik.
Dilansir BBC, Sabtu (31/10/2026), baik Netanyahu maupun blok penantang utamanya yang dipimpin Gadi Eisenkot belum menunjukkan peluang untuk meraih mayoritas kursi parlemen. Setidaknya, terdapat empat skenario politik yang mungkin ditempuh untuk mengatasi kebuntuan tersebut.
1. Membangun Pemerintahan Persatuan Nasional yang Dipimpin Netanyahu
Skenario pertama bergantung pada kemampuan Netanyahu membujuk rival politiknya, Gadi Eisenkot, untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional. Namun, langkah tersebut mengharuskan Eisenkot meninggalkan platform utama kampanyenya.
Selama ini, Eisenkot memosisikan dirinya sebagai satu-satunya alternatif selain Netanyahu. Ia juga membangun kampanye dengan tujuan mengakhiri kekuasaan perdana menteri petahana tersebut.
Pada malam pemilu, Eisenkot naik ke panggung di markas kampanyenya dan meminta Netanyahu untuk “mengumumkan pengunduran dirinya dari kehidupan politik hari ini”. Ia juga mengatakan kepada para pendukungnya bahwa rakyat Israel sudah muak dengan “budaya kebohongan”, “perpecahan, dan hasutan” yang dibawa Netanyahu.
Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebelum hasil salah satu jajak pendapat saat pemungutan suara (exit poll) direvisi. Hasil awalnya memprediksi keunggulan blok Eisenkot, tetapi setelah revisi, posisi mereka justru disalip oleh Netanyahu.
Netanyahu sebenarnya dapat mencoba membujuk Partai Yashar pimpinan Eisenkot untuk bergabung dengan Partai Likud dalam pemerintahan persatuan nasional. Langkah itu bisa ditempuh dengan melepas partai-partai sayap kanan ekstrem dan ultra-Ortodoks yang selama ini menjadi mitra koalisinya.
Namun, pada malam pemilu di markas Likud, Netanyahu justru menyampaikan terima kasih kepada “mitra-mitra setianya” dan menyerukan pembentukan “pemerintahan sayap kanan yang kuat”. Pernyataan tersebut ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal bahwa ia ingin mempertahankan aliansi dengan partai-partai tersebut.
Salah satu faktor yang berpotensi membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan persatuan adalah kemungkinan terjadinya konflik baru dengan Iran. Situasi tersebut dapat memberikan tekanan besar kepada para pemimpin partai untuk mengesampingkan perbedaan politik dan bekerja sama.
Beberapa hari sebelum pemilu, media Israel dan Amerika Serikat melaporkan bahwa Netanyahu mendesak dilakukannya serangan baru terhadap Iran. Ia juga disebut telah meminta Presiden AS Donald Trump menyetujui keterlibatan Washington.
Namun, langkah tersebut berpotensi menuai kritik. Para penentang Netanyahu dapat menilainya sebagai upaya menyelamatkan karier politiknya dengan memicu konflik regional baru.
2. Koalisi yang Dipimpin Eisenkot dengan Partai-Partai Arab
Skenario kedua akan menjadi perubahan besar dalam lanskap politik Israel. Pasalnya, hanya satu partai Arab independen yang pernah secara resmi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, yakni pada 2021, dan kerja sama tersebut tidak berlangsung lama.
Eisenkot dan seluruh partai Yahudi dalam bloknya, kecuali satu partai, telah menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan bersama partai-partai Arab. Padahal, saat ini, dukungan dari partai-partai tersebut menjadi satu-satunya jalan bagi oposisi untuk meraih mayoritas kursi parlemen.
Partai-partai Arab menjadi sorotan pada malam pemilu. Mereka tampak melampaui ekspektasi dan berpotensi meraih rekor 19 kursi. Capaian tersebut didorong oleh tingkat partisipasi pemilih Arab di Israel yang meningkat signifikan.
Populasi Arab mencakup sekitar seperlima dari total penduduk Israel. Sebagian dari mereka menyebut diri sebagai warga negara Israel keturunan Palestina.
Selama bertahun-tahun, banyak warga Arab memboikot pemilu Israel karena menganggap partisipasi dalam pemungutan suara sama dengan melegitimasi sistem yang, menurut mereka, memperlakukan warga Arab sebagai warga negara kelas dua. Namun, tingginya partisipasi pada pemilu kali ini didorong oleh keinginan untuk menggulingkan koalisi pemerintahan yang dinilai sebagai kelompok paling kanan dalam sejarah Israel.
United Arab List, yang diproyeksikan meraih delapan kursi, menyatakan kesediaannya bergabung dalam pemerintahan oposisi. Sementara itu, The Joint List, yang diperkirakan memperoleh 11 kursi, menyatakan akan memberikan dukungan dari luar pemerintahan.
Meski demikian, satu-satunya pemimpin Yahudi yang saat ini mendukung skenario tersebut adalah Yair Golan dari Partai The Democrats.
Koalisi semacam ini diperkirakan akan sangat rapuh, terutama ketika menghadapi persoalan sensitif seperti Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Penolakan kuat dari partai-partai Yahudi terhadap keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan menunjukkan betapa dalamnya perpecahan politik di Israel.[]
