JAKARTA – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan terjadi hanya beberapa hari setelah dirinya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya mengakui bahwa perombakan tersebut memiliki keterkaitan dengan pencopotannya, meski ia tidak menyebutnya sebagai satu-satunya faktor.
“Saya rasa sebagian ada,” kata Purbaya seusai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Purbaya ditanya apakah pergantian dirinya berkaitan dengan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh bagian dari kebijakan tersebut yang berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Perombakan besar-besaran itu dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026). Saat itu, sekitar 400 pejabat Kementerian Keuangan mengalami rotasi dan mutasi.
Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III. Sejumlah pejabat dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk dalam daftar pejabat yang terkena rotasi dan mutasi.
Langkah tersebut menjadi salah satu kebijakan besar Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan. Saat melakukan perombakan, Purbaya menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari proses organisasi untuk membuat Kementerian Keuangan bekerja lebih baik serta mampu menghadapi berbagai tantangan.
Empat hari setelah perombakan tersebut, posisi Purbaya sebagai Menteri Keuangan berubah. Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Pergantian yang berlangsung tidak lama setelah perombakan pejabat Kemenkeu itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kedua peristiwa tersebut. Purbaya kini memberikan sedikit gambaran dengan mengakui bahwa perombakan ratusan pejabat memang menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya.
Meski demikian, Purbaya tidak mengungkapkan faktor lain yang turut melatarbelakangi keputusan tersebut. Ia memilih menyerahkan penjelasan mengenai pergantian Menteri Keuangan kepada Presiden.
“Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikuti saja,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut membuat hubungan antara perombakan pejabat Kemenkeu dan pergantian Menteri Keuangan masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Purbaya hanya memastikan bahwa sebagian kebijakan perombakan tersebut memiliki keterkaitan dengan pencopotannya, tanpa menjelaskan apakah terdapat persoalan tertentu dalam proses rotasi dan mutasi pejabat.
Sementara itu, perombakan yang dilakukan Purbaya sebelumnya tidak hanya menyentuh satu unit kerja. Keterlibatan pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat kebijakan tersebut menjadi perhatian karena kedua institusi memiliki peran penting dalam penerimaan negara.
Purbaya juga tidak menyebut adanya pelanggaran atau persoalan tertentu yang menjadi alasan perombakan pejabat di lingkungan pajak dan bea cukai. Karena itu, keterkaitan antara kebijakan tersebut dengan pergantian dirinya masih sebatas pengakuan bahwa “sebagian” memang ada.
Pergantian Purbaya tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh perombakan 400 pejabat Kemenkeu. Namun, pengakuannya bahwa kebijakan tersebut memiliki sebagian keterkaitan dengan pencopotannya membuat rangkaian peristiwa pada 10 hingga 15 September 2026 menjadi sorotan.[]
