JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca adanya sinyal politik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Doli, AHY dinilai mulai menunjukkan kesiapan untuk menjadi salah satu penantang Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
Doli menilai pernyataan AHY mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya tidak hanya dapat dimaknai sebagai pesan tentang demokrasi. Menurutnya, cara AHY menyampaikan pernyataan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberi kesan bahwa AHY tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat dalam Pilpres 2029.
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, dia seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).
Doli mengaku sepakat dengan substansi pernyataan AHY. Menurutnya, demokrasi memang harus terus dijaga. Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat memiliki tanggung jawab serta peran masing-masing dalam kehidupan bernegara.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh dia, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” katanya.
Namun, Doli menilai posisi AHY saat ini membuat pernyataan tersebut memiliki dimensi politik yang berbeda. Pasalnya, Ketua Umum Partai Demokrat itu merupakan bagian dari pemerintahan dan berada dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Doli, situasi tersebut membuat pernyataan AHY menarik untuk dibaca dalam konteks dinamika politik menuju Pilpres 2029. Ia melihat kalkulasi politik untuk kontestasi tersebut mulai terbuka meski pelaksanaannya masih beberapa tahun lagi.
Doli menilai pernyataan AHY merupakan bagian dari fenomena yang lebih besar, yakni mulai munculnya ancang-ancang sejumlah kekuatan politik menghadapi Pilpres 2029.
“Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ pilpres mendatang tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” katanya.
Sebelumnya, AHY mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.
AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk memilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” kata AHY.
Menurut AHY, demokrasi tidak seharusnya hanya dipandang dari keberadaan pemilu sebagai sebuah prosedur. Ada sejumlah unsur lain yang menentukan apakah demokrasi benar-benar berjalan secara sehat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan pemilu,” tegas AHY.[]
