JAKARTA – Pemerintah menerjunkan 1.200 peserta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 ke sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Mereka ditugaskan membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, mengembangkan usaha lokal, membuka akses pasar dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Para Patriot yang terdiri atas akademisi, peneliti, dan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi tersebut tidak sekadar melakukan riset dan pemetaan. Mereka harus menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat, menerapkan teknologi tepat guna, mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah, serta mempertemukan pelaku usaha dengan mitra, pembeli, dan investor.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan program tersebut.
“Yang paling penting adalah seberapa besar dampak yang dihasilkan. Ukurannya bukan berapa banyak peserta yang kita kirim, tetapi perubahan nyata yang kita tinggalkan bagi masyarakat,” ujar Iftitah dalam Konferensi Pers Pemerintah di Auditorium Bakom RI, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Dari total 1.476 peserta TEP 2026, sekitar 1.200 peserta yang tergabung dalam kurang lebih 200 tim ditugaskan di Papua. Penempatan dalam jumlah besar ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan Indonesia Timur.
Menurut Iftitah, masyarakat harus dapat merasakan langsung manfaat kehadiran para Patriot. Karena itu, keberhasilan penugasan akan dinilai berdasarkan persoalan yang berhasil diselesaikan, teknologi yang digunakan masyarakat, peningkatan produktivitas dan pendapatan, serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja.
“Keberhasilan diukur dari masalah yang diselesaikan, teknologi yang digunakan masyarakat, produktivitas dan pendapatan yang meningkat, UMKM dan usaha lokal yang naik kelas, produk yang memiliki nilai tambah, pasar dan offtaker yang terbuka, serta investasi dan lapangan kerja yang tercipta,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap tim akan menyusun solusi berdasarkan potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan. Kondisi lahan, cuaca, suhu, medan, komoditas unggulan, hingga karakter sosial dan budaya masyarakat akan menjadi dasar dalam merancang program.
“Tidak ada pembangunan di tanah air ini yang one size fits all. Sistemnya harus tailor-made. Setiap wilayah memiliki potensi dan persoalan yang berbeda. Karena itu, pendekatannya tidak boleh dipukul rata,” kata Iftitah.
Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah semakin tepat sasaran. Di wilayah yang memiliki potensi pertanian, misalnya, para Patriot dapat membantu meningkatkan produksi, memperbaiki pengolahan pascapanen, dan membuka akses pemasaran. Sementara itu, di kawasan dengan produk unggulan lokal, pendampingan diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemasan, kapasitas usaha, dan nilai jual produk.
Para Patriot akan ditempatkan di sejumlah kawasan transmigrasi, antara lain Lereh di Jayapura, Senggi di Keerom, Salor dan Muting di Merauke, Prafi di Manokwari, Momiwaren di Manokwari Selatan, Werianggi–Werabur di Teluk Wondama, Bomberay–Tomage dan Weri–Saharey di Fakfak, serta Klamono–Segun di Sorong.
Penugasan tersebut melibatkan 10 perguruan tinggi mitra, yakni Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, IPB University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Brawijaya.
Melalui keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah ingin memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak berhenti di ruang kuliah, jurnal, dan laboratorium, tetapi hadir langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin menghadirkan banjir ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan transmigrasi. Ilmu harus sampai kepada masyarakat dan menjadi alat untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka,” ujar Iftitah.
TEP 2026 merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 2.000 peneliti diterjunkan ke 154 kawasan transmigrasi untuk melakukan riset dan pemetaan potensi. Hasilnya menjadi salah satu pijakan dalam merancang intervensi yang lebih konkret pada tahun ini.
Jika pada 2025 program difokuskan pada identifikasi potensi dan persoalan, TEP 2026 diarahkan pada implementasi solusi dan penciptaan dampak ekonomi. Pemerintah juga menajamkan fokus pembangunan, dari sebelumnya 154 kawasan binaan menjadi 53 kawasan prioritas, agar sumber daya dan program dapat dikonsentrasikan serta menghasilkan dampak yang lebih terukur.
“Fokus kita bukan lagi sekadar memperluas jangkauan, tetapi memperbesar manfaat. Terutama di Indonesia Timur, pembangunan harus benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih produktif, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat,” pungkas Iftitah.[]
