JAKARTA – PT HUTAMA KARYA (Persero) memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang di jalan tol melalui integrasi platform Blu-E milik Kementerian Perhubungan dengan sistem Weigh in Motion (WIM) yang telah terpasang di sejumlah ruas jalan tol Hutama Karya.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan integrasi Blu-E dalam rangkaian peluncuran Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE HUB) di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Penandatanganan dilakukan antara Kementerian Perhubungan dan sejumlah mitra strategis, termasuk Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, serta jajaran kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
Integrasikan Data Kendaraan
Kerja sama tersebut memungkinkan data kendaraan angkutan yang dikelola Kementerian Perhubungan melalui platform Blu-E terintegrasi dengan sistem WIM milik Hutama Karya.
Melalui integrasi itu, kendaraan angkutan yang terdeteksi oleh WIM dapat dihubungkan dengan basis data Blu-E. Sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah proses identifikasi dan pencatatan kendaraan secara lebih terintegrasi.
Pemanfaatan data tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan kendaraan angkutan barang, termasuk mengidentifikasi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL).
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan, integrasi Blu-E dan WIM akan memperkuat pemanfaatan data dalam pengawasan kendaraan angkutan barang di jalan tol.
Hingga Juli 2026, sistem WIM yang telah terpasang mencatat 342.748 kendaraan teridentifikasi terindikasi ODOL.
“Data yang telah kami himpun melalui WIM menunjukkan pentingnya pengawasan ODOL yang semakin terintegrasi. Dengan integrasi Blu-E, hasil deteksi WIM nantinya dapat terkoneksi dengan data kendaraan angkutan yang dikelola Kementerian Perhubungan, sehingga proses identifikasi dan pencatatan kendaraan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data,” ujar Iwan.
Menurut dia, integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendukung penanganan ODOL yang lebih tepat sasaran.
Dukung Zero ODOL 2027
Iwan mengatakan, penanganan kendaraan ODOL membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan kendaraan angkutan, tetapi juga menyangkut keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan kualitas infrastruktur jalan tol.
“Dengan sistem dan data yang semakin terhubung, pengawasan tidak hanya berhenti pada kendaraan yang terdeteksi di jalan tol, tetapi dapat didukung dengan informasi kendaraan yang lebih komprehensif. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong angkutan barang yang lebih tertib dan berkeselamatan menuju Zero ODOL 2027,” kata Iwan.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kementerian Perhubungan juga meluncurkan ETLE HUB sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang secara digital.
Sistem tersebut memanfaatkan alat bukti rekaman elektronik untuk mendukung pengawasan, pencatatan, hingga penanganan pelanggaran kendaraan angkutan, termasuk pelanggaran dimensi dan muatan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari program lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan Zero ODOL 2027.
Menurut Aan, pengawasan akan diperkuat melalui penambahan 63 titik pantau dan 15 titik pantau WIM.
“Pengawasan tersebut juga akan diperkuat melalui penambahan 63 titik pantau serta 15 titik pantau WIM. Sebelumnya, sejak Januari hingga Juli 2026 telah dilaksanakan sosialisasi dan uji coba terbatas sebagai bagian dari persiapan implementasi sistem,” ujar Aan.
Ia mengatakan, penerapan sanksi peringatan menjadi bagian dari tahapan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada pengemudi maupun pelaku usaha angkutan sebelum penegakan hukum dilakukan secara lebih luas.
ODOL Berdampak pada Keselamatan
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, persoalan ODOL telah lama menjadi perhatian karena berdampak terhadap berbagai aspek, mulai dari keselamatan lalu lintas hingga kerusakan infrastruktur.
“Seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah, penanganan ODOL perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dengan dukungan teknologi serta kolaborasi antarpemangku kepentingan,” ujar Dudy.
Melalui integrasi Blu-E dengan WIM dan penguatan pengawasan berbasis data, Hutama Karya menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan serta menjaga kualitas infrastruktur jalan tol.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi logistik sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.[]
