BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menjelaskan bahwa total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai Rp2,5 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, anggaran yang dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh hanya sebesar Rp9,7 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Konferensi pers itu turut dihadiri Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman, dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan penjelasan terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran Kementan bagi penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Nasir mengatakan, total anggaran sebesar Rp2,5 triliun tersebut diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana.
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah. Rinciannya, Rp9,7 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Aceh, sedangkan Rp505,3 miliar untuk pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai 50,3 persen.
Nasir juga menegaskan, dana pada Satker Daerah tidak ditempatkan pada kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementan.
Sementara itu, lanjut Nasir, sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi, jagung, serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurutnya, bantuan senilai sekitar Rp2 triliun itu disalurkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh para penerima manfaat dari Kementan.
“Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahapan pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan, sedangkan sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota,” kata Nasir.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak, terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
Saat ini, upaya optimalisasi lahan dan rehabilitasi untuk lahan rusak ringan hingga rusak sedang telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.
Di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, proses pemulihan sedang berlangsung pada 40.418 hektare, yang meliputi tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan. Program tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan Balai Kementan di Medan.
Melalui konferensi pers tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema dan pelaksanaan anggaran penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh.[]
