JAKARTA – Harian terkemuka Belanda, de Volkskrant, menerbitkan analisis mengenai kondisi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam edisi Rabu, 29 Juli 2026, jurnalis Noël van Bemmel menulis laporan utama di halaman ekonomi dengan tajuk Is Indonesië op weg naar bankroet? atau Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?.
Laporan tersebut mengulas berbagai indikator makroekonomi, kondisi ketenagakerjaan, serta efektivitas strategi pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Sorotan tersebut mendapat bantahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah kesempatan. Presiden menolak anggapan bahwa Indonesia berada di ambang krisis finansial. Ia bahkan menggunakan istilah “Londo Ireng” atau “Belanda Hitam”—sebutan dalam sejarah Jawa yang merujuk pada tentara bayaran asal Ghana dalam pasukan kolonial Belanda dan kemudian digunakan untuk menyebut pribumi yang berpihak kepada Belanda pada masa perang kemerdekaan—untuk menyindir pihak-pihak yang dinilainya mengikuti pandangan asing.
“Mereka masih ada sampai sekarang, yaitu mereka yang mendengarkan orang Belanda,” ujar Presiden Prabowo. Dalam pidatonya pekan lalu, ia menegaskan bahwa berbagai prediksi mengenai keruntuhan ekonomi Indonesia tidak pernah terbukti. “Mereka mengklaim selama berbulan-bulan bahwa Indonesia akan runtuh. Katanya akan terjadi pada bulan April, lalu Mei, Juni, Juli… Tapi tidak ada yang terjadi!” katanya.
Meski demikian, de Volkskrant menilai terdapat kontras antara optimisme pemerintah dan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai mengkhawatirkan. Laporan itu menyoroti tekanan di pasar keuangan, kondisi fiskal, serta meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah.
Sinyal Tekanan di Sektor Ekonomi
Salah satu isu yang disoroti adalah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang disebut terjadi di tengah gejolak pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Laporan tersebut juga menyoroti fluktuasi rupiah yang disebut masih berada di level yang lemah, bersamaan dengan memburuknya kondisi pasar tenaga kerja.
Menurut laporan itu, lebih dari 30.000 pekerjaan hilang sepanjang tahun ini akibat PHK dan penutupan sejumlah unit usaha. Kondisi tersebut dinilai memperkuat kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi domestik.
Di sisi lain, pemerintah tetap menekankan bahwa indikator makroekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif. Indonesia, yang kerap diproyeksikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP), disebut masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen.
Namun, de Volkskrant mengutip pandangan sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan di atas 5 persen belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian. Menurut mereka, angka tersebut masih menutupi berbagai persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Sorotan terhadap “Prabowonomics”
Laporan itu juga membahas model kebijakan ekonomi yang disebut sebagai Prabowonomics. Menurut de Volkskrant, pendekatan tersebut ditandai dengan peran dominan badan usaha milik negara (BUMN), pelaksanaan proyek-proyek sosial berskala besar, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sektor sumber daya alam.
Media tersebut juga menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mengalami penurunan, dari sekitar 80 persen pada awal masa pemerintahan menjadi sekitar 50 persen. Penurunan itu dikaitkan dengan meningkatnya keraguan sebagian masyarakat terhadap efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.
Selain itu, laporan tersebut mengangkat isu arus keluar modal (capital flight). Menurut de Volkskrant, sebagian investor asing mulai mengurangi eksposur mereka di Indonesia karena mempertimbangkan kepastian hukum dan arah kebijakan. Pada saat yang sama, sebagian warga Indonesia yang memiliki aset besar disebut memilih memindahkan dana mereka ke negara atau kawasan yang dianggap lebih stabil, seperti Singapura dan Dubai.
Laporan itu juga menyoroti struktur perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada ekspor komoditas mentah, seperti nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, hasil perikanan, dan minyak sawit mentah (CPO). Meski pemerintah telah mendorong program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, de Volkskrant menilai manfaat kebijakan tersebut belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas.
Menurut laporan itu, pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Sebagian masyarakat masih menghadapi kenaikan biaya hidup, melemahnya daya beli, serta ketidakpastian lapangan pekerjaan di tengah dinamika ekonomi nasional.[]
