SURABAYA – Pemerintah mempercepat sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin akurat dan tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan yang selama ini kerap terjadi, mulai dari warga yang berhak belum menerima bantuan hingga penerima yang kondisi ekonominya sudah berubah tetapi masih tercatat sebagai penerima bansos.
Implementasi Portal Perlinsos Digital ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026). Dalam kunjungan itu, rombongan melihat proses verifikasi data penerima bantuan melalui sistem yang menghubungkan berbagai basis data pemerintah.
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Ditjen Teknologi Pemerintahan Digital Kemkomdigi, Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan data yang lebih akurat.
“Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.
Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data antarkementerian dan lembaga berlangsung secara aman dan real time.
Sinkronisasi data tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima bantuan menjadi lebih cepat dan objektif, potensi data ganda dapat ditekan, sementara warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian melalui mekanisme sanggah. Seluruh pertukaran data dilakukan berdasarkan persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui layanan Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan data penerima bantuan semakin akurat sebelum sistem diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi data bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.
Ke depan, interoperabilitas data yang dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.[]
