BANDA ACEH – Sekretaris Angkatan Muda Partai Demokrat (AMPD) Aceh, Riandani, mengajak seluruh kader menyikapi secara bijak isu dugaan intervensi yang berkembang menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai.
Menurut Riandani, kader tidak seharusnya mudah terpengaruh oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah soliditas internal partai.
“Menanggapi berkembangnya isu dugaan intervensi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh, saya mengajak seluruh kader agar menyikapinya dengan tenang, arif, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang berpotensi memecah soliditas partai,” kata Riandani yang juga Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPD Partai Demokrat Aceh itu dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan, dalam tradisi Partai Demokrat, menghormati para senior merupakan bagian dari budaya organisasi. Karena itu, silaturahmi kader kepada tokoh senior partai tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi terhadap proses Musda.
Bagi kader Demokrat Aceh, lanjut Riandani, Teuku Riefky Harsya bukan hanya seorang tokoh nasional, tetapi juga sosok yang memiliki peran besar dalam membesarkan Partai Demokrat di Aceh.
“Sudah sewajarnya kader-kader datang untuk bersilaturahmi, meminta nasihat, doa, maupun restu kepada beliau. Hal tersebut adalah bentuk penghormatan kepada senior, bukan serta-merta dapat dimaknai sebagai intervensi terhadap proses Musda,” ujarnya.
Riandani juga menegaskan bahwa Musda Partai Demokrat memiliki mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Ia meyakini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan aturan organisasi, aspirasi kader, serta kepentingan terbaik bagi partai.
Karena itu, ia mengimbau seluruh kader untuk tidak membangun opini yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Mari kita menjaga marwah Partai Demokrat sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi, etika, dan persaudaraan,” katanya.
Riandani menambahkan, siapa pun yang nantinya mendapat amanah dari DPP untuk memimpin Partai Demokrat Aceh harus didukung seluruh kader sebagai keputusan organisasi.
“Siapa pun yang nantinya diberikan amanah oleh DPP untuk memimpin Partai Demokrat Aceh, itulah keputusan organisasi yang harus kita hormati dan kita dukung bersama. Kepentingan partai harus selalu berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.
Ia berharap pelaksanaan Musda menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan soliditas kader, bukan memperlebar perbedaan.
“Mari kita jadikan Musda sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar perbedaan. Demokrat Aceh akan semakin besar jika seluruh kader tetap solid, saling menghormati, dan percaya kepada mekanisme organisasi,” tutup Riandani.[]
