Mensos: Bansos PKH dan Sembako Triwulan III Mulai Disalurkan 20 Juli

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako Triwulan III bulan Juli-September 2026 akan mulai disalurkan pada 20 Juli mendatang.

“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Gus Ipul menjelaskan, berdasarkan data terbaru tersebut terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) existing yang tetap menerima bansos, dan KPM yang tidak lagi menerima bansos. Selain itu, juga terdapat penerima-penerima baru, yang semuanya tergantung pada proses pemutakhiran data yang telah dilaksanakan.

Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang telah proaktif melakukan pemutakhiran data, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran. Tiga Provinsi yang paling aktif melakukan pemutakhiran adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi menjadi kota yang melakukan pemutakhiran data terbanyak.

“Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutahhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.

Baca juga:  Patroli Gabungan Satgas Ops Damai Cartenz-2026 Hadirkan Rasa Aman bagi Warga melalui Sambang di Lanny Jaya

Proses pemutakhiran data dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, kemudian diteruskan kepada operator data desa atau kelurahan melalui proses musyawarah. Selanjutnya, data diteruskan ke Dinas Sosial setempat sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota dan diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari Kemensos, data kemudian diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Setiap tiga bulan, data hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi tersebut diserahkan kembali kepada Kemensos untuk digunakan dalam penyaluran bansos.

“Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak,” imbuhnya.

Selain pemutakhiran data, Gus Ipul menambahkan bahwa penyaluran bansos juga akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan, sesuai dengan perubahan paradigma “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”.

Baca juga:  Usai Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Target Tambah Kursi dan Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” katanya.

Kemensos terus berupaya memperkuat program pemberdayaan, tahun ini ditargetkan 150 ribu lebih KPM akan didorong untuk mengikuti program pemberdayaan.

“Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos,” jelasnya.

Gus Ipul mengungkapkan, ada tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan sesuai dengan hasil asesmen masing-masing KPM, yakni peningkatan keterampilan, memperkuat akses, dan memperkuat aset.

“Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” pungkasnya.[]

Berita Populer

Berita Terkait