JAKARTA – Kasus korupsi yang terungkap di Badan Gizi Nasional (BGN) bukan sekadar persoalan penyalahgunaan anggaran oleh sejumlah pejabat. Di balik kasus ini tersingkap persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni bagaimana program kesejahteraan rakyat dengan nilai anggaran yang sangat besar dapat berubah menjadi arena perebutan rente oleh kelompok-kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Karena itu, skandal ini tidak cukup dipahami sebagai kesalahan individu. Yang sedang dipertontonkan kepada publik adalah cara kerja sebuah sistem yang memungkinkan proyek negara menjadi sumber keuntungan ekonomi sekaligus politik bagi kelompok tertentu.
Dalam konteks tersebut, kasus BGN bukanlah penyimpangan dari sistem, melainkan cerminan bagaimana sistem itu bekerja. Penetapan sejumlah tersangka oleh Kejaksaan Agung memang menjadi langkah penting dalam penegakan hukum. Namun, yang lebih penting adalah membaca pesan yang dibongkar oleh kasus ini.
Yang terbuka bukan hanya dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga mekanisme bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengakses sumber daya negara dalam jumlah sangat besar. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah dengan alokasi anggaran luar biasa besar. Tujuannya sangat mulia, yakni memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang memadai sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
Namun, sejarah pembangunan di Indonesia menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu diikuti tata kelola yang baik. Ketika anggaran besar bertemu dengan lemahnya pengawasan, ruang bagi praktik rente hampir selalu terbuka. Kasus BGN menjadi pengingat bahwa ancaman terbesar terhadap program publik sering kali bukan berasal dari tujuan program itu sendiri, melainkan dari pihak-pihak yang melihatnya sebagai peluang memperoleh keuntungan.
Program Kesejahteraan Menjadi Arena Perebutan Rente
Fakta-fakta yang mulai terungkap dalam penyidikan menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Dugaan pengaturan pengadaan, konflik kepentingan, penunjukan mitra yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan, hingga praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengindikasikan bahwa sebagian pihak memandang program ini bukan semata sebagai instrumen pelayanan publik.
Program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia justru berpotensi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi dan politik. Nilai proyek yang sangat besar membuat berbagai kelompok berkepentingan berlomba memperoleh akses terhadap pelaksanaannya.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika proyek kesejahteraan rakyat berubah menjadi objek perebutan berbagai kelompok kepentingan, orientasi pelayanan publik perlahan bergeser menjadi orientasi keuntungan. Kualitas program tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang lebih penting adalah siapa yang memperoleh akses dan siapa yang menikmati proyek tersebut.
Akibatnya, niat baik yang melandasi program ini dengan mudah dicurigai sebagai instrumen legitimasi bagi kepentingan kelompok tertentu. Program tetap berjalan dan masyarakat tetap menerima manfaatnya, tetapi di balik itu berlangsung perebutan sumber daya negara dalam skala yang sangat besar.
Fenomena seperti ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Berbagai proyek pembangunan, bantuan sosial, hingga program strategis nasional sebelumnya menunjukkan pola serupa. Ketika pengawasan tidak mampu mengimbangi besarnya anggaran, proyek negara sering berubah menjadi ladang rente bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Karena itu, persoalan utama dalam kasus MBG bukan hanya pelanggaran hukum yang dilakukan individu tertentu, melainkan mengapa sistem tata kelola yang dibangun justru memungkinkan praktik-praktik semacam itu tumbuh dan berkembang.
Oligarki yang Hidup dari Anggaran Negara
Kekhawatiran publik semakin besar setelah munculnya daftar puluhan nama yang disebut memiliki kepentingan dalam pelaksanaan program tersebut. Terlepas benar atau tidaknya daftar itu—yang tentu harus dibuktikan melalui proses hukum—kemunculannya memberikan gambaran mengenai luasnya spektrum kekuasaan yang diduga terhubung dengan proyek MBG.
Nama-nama yang disebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur partai politik, birokrasi, lembaga negara, hingga kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dalam kehidupan politik nasional. Jika dugaan tersebut terbukti, maka yang dihadapi bukan lagi sekadar korupsi administratif, melainkan praktik penggunaan pengaruh politik untuk memperoleh akses terhadap sumber daya negara.
Di sinilah konsep oligarki menjadi relevan. Oligarki tidak selalu hadir dalam bentuk segelintir konglomerat yang mengendalikan pemerintahan secara langsung. Dalam praktiknya, oligarki bekerja melalui jaringan kepentingan yang saling terhubung dan saling menguntungkan.
Mereka dapat berasal dari berbagai institusi, tetapi memiliki kepentingan yang sama, yakni mempertahankan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Kasus MBG memperlihatkan bagaimana jaringan semacam itu berpotensi bekerja. Negara menyediakan anggaran, kekuasaan membuka akses, kemudian berbagai kelompok berlomba memperoleh posisi agar dapat menikmati aliran sumber daya tersebut.
Dalam ilmu politik, pola seperti ini dikenal sebagai oligarki rente. Kekuatan politik digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara keuntungan ekonomi kemudian dipakai kembali untuk memperkuat posisi politik. Siklus ini terus berulang dan menghasilkan konsentrasi kekuasaan pada kelompok-kelompok tertentu.
Yang paling berbahaya adalah ketika praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang normal. Masyarakat mulai terbiasa melihat proyek negara dibagi berdasarkan kedekatan politik. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai konsekuensi yang dianggap melekat pada kekuasaan.
Jika kondisi demikian dibiarkan, negara perlahan kehilangan fungsinya sebagai pelayan kepentingan publik dan berubah menjadi arena distribusi keuntungan bagi kelompok yang memiliki akses paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Menyelamatkan MBG dari Cengkeraman Oligarki
Kerugian terbesar dari kasus ini bukan hanya potensi hilangnya uang negara. Dampak yang jauh lebih serius adalah terkikisnya kepercayaan publik terhadap negara dan institusi pemerintahan.
Masyarakat memahami bahwa setiap program besar memiliki risiko penyimpangan. Namun, yang sulit diterima adalah ketika program unggulan negara dengan alokasi anggaran mencapai ratusan triliun rupiah justru berjalan tanpa sistem pengawasan yang memadai, transparan, dan kredibel.
Kasus BGN memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin program dengan skala anggaran sebesar itu diluncurkan tanpa mekanisme pengendalian yang mampu mengantisipasi para pemburu rente yang hampir pasti akan datang mengelilinginya?
Dalam ilmu kebijakan publik, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin kuat pula sistem pengawasan yang harus dibangun. Namun, yang tampak dalam kasus MBG justru sebaliknya. Negara seolah terlalu percaya bahwa niat baik sebuah program cukup untuk mencegah penyimpangan.
Padahal, pengalaman Indonesia selama puluhan tahun menunjukkan bahwa setiap proyek negara yang mengelola dana besar selalu menjadi magnet bagi berbagai kelompok kepentingan. Risiko tersebut bukan sesuatu yang baru maupun sulit diprediksi.
Karena itu, ketika pemerintah tetap menjalankan program berskala raksasa tanpa membangun pagar pengaman kelembagaan yang kuat, publik berhak mempertanyakan perencanaan dan tata kelola yang menyertainya.
Di titik inilah tanggung jawab politik Presiden Prabowo Subianto menjadi relevan untuk dibicarakan. Presiden merupakan pemegang otoritas tertinggi yang menggagas, mendorong, dan menjadikan MBG sebagai salah satu simbol utama pemerintahannya.
Dalam sistem demokrasi, keberhasilan program merupakan prestasi politik presiden. Dengan logika yang sama, kelemahan desain pengawasannya juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab politik tersebut.
Pertanyaannya sederhana: mengapa pemerintah begitu berani menggelontorkan dana publik dalam jumlah sangat besar, tetapi tidak menyiapkan sistem pengawasan yang memiliki kapasitas, independensi, dan kredibilitas yang setara?
Apabila pertanyaan itu tidak memperoleh jawaban memadai, akan muncul kesan bahwa negara telah menerbitkan “cek kosong” yang dapat dicairkan oleh siapa saja yang memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.
Karena itu, penyelesaian kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan beberapa tersangka. Jika yang disentuh hanya pelaksana di lapangan, sementara desain kebijakan dan jaringan kepentingan yang lebih besar tidak pernah diperiksa, maka yang terjadi hanyalah pergantian aktor tanpa perubahan sistem.
Publik berhak mengetahui siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana mekanisme distribusi proyek berlangsung, siapa yang memberikan rekomendasi, dan bagaimana akses terhadap program tersebut dapat diperoleh.
Dalam konteks itu, DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan juga patut dipertanyakan perannya. Skala anggaran dan luasnya spektrum pihak yang disebut terkait dalam kasus ini layak menjadi objek penyelidikan politik yang lebih serius. Hak interpelasi maupun pembentukan panitia khusus dapat menjadi instrumen konstitusional untuk mengungkap persoalan secara menyeluruh.
Apabila ratusan triliun rupiah dana negara dipertaruhkan dalam program yang menjadi ikon pemerintahan, maka pengawasan luar biasa juga merupakan sesuatu yang wajar.
Lebih dari itu, proses pengembangan perkara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Publik tidak cukup hanya disuguhi daftar tersangka, tetapi juga harus memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana sistem tersebut bekerja, siapa yang terlibat, siapa yang diuntungkan, serta siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan. Hanya dengan cara itulah kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Program Makan Bergizi Gratis sesungguhnya terlalu penting untuk gagal. Program ini membawa misi kemanusiaan yang besar. Jangan sampai narasi tersebut justru menjadi kedok bagi sebagian pihak yang ingin memanipulasi kepentingan publik demi keuntungan pribadi.
Masa depan jutaan anak Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh lemahnya tata kelola maupun kepentingan kelompok yang menjadikan APBN sebagai sumber rente politik. Justru karena program ini baik dan penting, seluruh proses pelaksanaannya harus dibuka seluas-luasnya bagi pengawasan publik.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menjadikan kasus ini sebagai momentum perbaikan, maka yang harus dibongkar bukan hanya pelanggaran hukumnya, tetapi juga desain kebijakan yang memungkinkan pelanggaran itu terjadi.
Sebab, dalam negara demokrasi, korupsi yang paling berbahaya bukanlah korupsi yang dilakukan secara diam-diam. Korupsi yang paling berbahaya adalah ketika negara, melalui kelalaian atau kelemahan tata kelolanya—bahkan bisa jadi melalui desain yang buruk—tanpa sadar memberikan “cek kosong” kepada oligarki untuk mengakses dan menguasai sumber daya publik.
Itulah pelajaran paling mahal yang sedang dipertontonkan oleh kasus MBG hari ini. []
