JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan memberikan tenggat waktu 18 hari untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan tajuk Reformasi Jilid 2.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB itu diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari Semarang dan Surakarta. Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “RIP. Rupiah Sekarat” dan “Turut Berdukacita atas Matinya Rupiah” sebagai simbol keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam orasi, para peserta aksi menyampaikan keresahan mereka atas pelemahan rupiah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Sebagai bentuk simbolik, mahasiswa membakar uang mainan di atas spanduk, kemudian melakukan tabur bunga dan menyegel pintu masuk Kantor BI menggunakan spanduk serta pita hitam-kuning.
Mereka menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan untuk menghina pahlawan nasional yang tergambar pada mata uang rupiah, melainkan sebagai simbol bahwa kondisi mata uang Indonesia tengah “sekarat” dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Priambodo, mengatakan aksi tersebut lahir dari keresahan mendalam terhadap pelemahan rupiah yang berlangsung dalam waktu cukup lama.
Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan yang memadai dalam menangani persoalan tersebut dan justru terkesan lebih fokus pada program-program besar yang dinilai kurang menyentuh persoalan mendesak masyarakat.
“Kami resah melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal yang digagas dan sikap yang diambil pemerintah seolah-olah menunjukkan tidak ada masalah,” ujar Kevin.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo untuk segera merumuskan kebijakan konkret guna memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, jika kondisi terus memburuk, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membantu menjaga stabilitas harga berpotensi terancam akibat meningkatnya beban APBN. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
Senada dengan itu, Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, M. Kailani Rizqi Pratama, menyatakan bahwa BEM SI Jawa Tengah memberikan waktu 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan merespons tuntutan yang disampaikan.
Selama periode tersebut, mahasiswa berencana melakukan diskusi publik dan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai risiko ekonomi yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan pelemahan rupiah hingga mencapai Rp25.000 per dolar AS.
“Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, mahasiswa mempertimbangkan menggelar demonstrasi besar-besaran bertajuk Reformasi Jilid 2,” tegas Kailani.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak menginginkan terjadinya reformasi jilid dua. Namun, langkah tersebut akan ditempuh apabila pemerintah dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang ada.
Sementara itu, Bank Indonesia sebelumnya menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, antara lain meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, kenaikan harga minyak dunia, serta arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyebutkan bahwa BI terus melakukan berbagai langkah stabilisasi, termasuk intervensi melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pembelian Surat Berharga Negara (SBN), serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.
Aksi mahasiswa ini menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran generasi muda terhadap stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Pemerintah dan Bank Indonesia diharapkan dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan sebelum tenggat waktu 18 hari yang diberikan mahasiswa berakhir.[]
