JAKARTA – Frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam beberapa bulan terakhir memunculkan pertanyaan dari sejumlah kalangan politik. Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, kepala negara tercatat telah tiga kali melakukan lawatan ke negara Eropa tersebut.
Intensitas kunjungan yang tergolong tinggi itu dinilai perlu disertai penjelasan yang lebih terbuka kepada publik mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang hendak diraih. Salah satu pihak yang menyoroti hal tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang meminta pemerintah memberikan keterangan lebih rinci terkait berbagai kunjungan luar negeri Presiden.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap lawatan presiden ke luar negeri semestinya memiliki agenda yang jelas, target yang terukur, serta dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat.
“Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan ada tujuannya. Terutama dalam dunia diplomasi, ketika presiden berkunjung ke suatu negara, tentu harus teragenda dengan ketat, kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan disampaikan kepada publik,” ujar Andreas usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
Pemerintah Diminta Menjelaskan Target Diplomasi
Andreas menilai perjalanan luar negeri seorang presiden bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, setiap kunjungan diplomatik membawa misi yang berkaitan dengan kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan, maupun kerja sama internasional.
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai urgensi kunjungan tersebut, termasuk manfaat konkret yang diharapkan bagi Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, berbagai kunjungan luar negeri kepala negara selalu disertai agenda yang padat dan sasaran diplomasi yang jelas. Dalam konteks saat ini, Andreas menilai pemerintah melalui kementerian terkait maupun juru bicara kepresidenan perlu lebih aktif menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan pertanyaan atau spekulasi di tengah masyarakat.
“Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri pada zaman Gus Dur. Sekarang orang menyampaikan atau melihat hal yang sama pada Pak Prabowo. Tentu di sini Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan itu,” katanya.
Komunikasi Dinilai Perlu Dilakukan Sebelum Keberangkatan
Andreas juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilainya sering kali baru menjelaskan agenda kunjungan setelah presiden tiba di negara tujuan. Menurut dia, informasi tersebut seharusnya sudah diketahui publik sebelum keberangkatan dilakukan.
Ia menilai keterbukaan sejak awal akan membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap lawatan presiden sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pemerintahan.
“Ini menjadi pertanyaan karena setelah pergi dan sampai di sana dulu baru kemudian penjelasannya belakangan. Seharusnya sebelum pergi media sudah tahu sehingga publik juga mengetahui, karena presiden pergi mewakili negara,” ujarnya.
Andreas menegaskan pentingnya peran tim komunikasi pemerintah dalam menjelaskan berbagai program maupun langkah strategis yang dilakukan Presiden. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat mencegah munculnya kesalahpahaman dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ya sederhana saja, apa yang menjadi program pemerintah, apa yang harus dilakukan. Misalnya presiden pergi, itu disampaikan ke publik,” jelasnya.
Tak Cukup Dijelaskan Sebagai Agenda Seremonial
Lebih lanjut, Andreas menilai penjelasan mengenai kunjungan presiden ke luar negeri tidak cukup jika hanya dikaitkan dengan agenda simbolik atau kegiatan seremonial. Publik, kata dia, membutuhkan gambaran yang lebih utuh mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah dari setiap perjalanan diplomatik tersebut.
“Tidak cukup hanya dijelaskan, misalnya pergi ke sana untuk ini atau nanti salat Iduladha di Prancis. Itu bukan argumentasi,” tegasnya.
Kunjungan Ketiga Prabowo ke Prancis Tahun Ini
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis yang dimulai pada Rabu (27/5/2026). Lawatan tersebut menjadi kunjungan ketiganya ke negara itu sepanjang tahun ini.
Sebelum kunjungan terbaru tersebut, Prabowo telah lebih dahulu bertolak ke Prancis pada 23 Januari dan 14 April 2026 dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
Pemerintah menyebut kunjungan ketiga itu menghasilkan sejumlah komitmen kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pertahanan, ekonomi, dan pendidikan hingga pembahasan isu-isu geopolitik global.
Meski demikian, frekuensi kunjungan yang cukup intens dalam waktu singkat tetap menjadi perhatian sejumlah kalangan politik. Mereka menilai pemerintah perlu menjelaskan secara lebih rinci target diplomasi yang hendak dicapai agar masyarakat dapat memahami manfaat konkret dari setiap perjalanan luar negeri Presiden bagi kepentingan nasional.[]
