BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi dan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Selasa, 8 September 2025. Rapat dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Turut mendampingi Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir. Rapat berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Kantor Gubernur Aceh.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya komunikasi intensif antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama pasca sejumlah aksi demonstrasi di berbagai wilayah.
Dia juga mengimbau para kepala daerah untuk bersikap sederhana dan menjauhi gaya hidup mewah. “Jangan ada flexing dari pejabat maupun keluarganya. Hindari acara seremonial yang boros dan hura-hura,” kata Tito.
Dia mendorong pendekatan ke masyarakat melalui tokoh agama, doa lintas iman, serta pelaksanaan program pro-rakyat seperti pasar murah dan bantuan sosial.
Tito juga meminta kepala daerah menunda kegiatan luar negeri, tetap berada di wilayah masing-masing, dan segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW juga didorong untuk memperkuat ketahanan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti perlunya strategi komprehensif dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan hingga 5 persen pada 2029, dengan penurunan rata-rata 0,86 persen per tahun.
“Ini tidak mudah, tapi bisa dicapai lewat kolaborasi lintas sektor,” ujar Muhaimin.
Dia menyebut anggaran perlindungan sosial 2025 mencapai Rp503,2 triliun, mencakup jaminan sosial, bantuan tepat sasaran, hingga pemberdayaan tenaga kerja dan UMKM.
Muhaimin juga menekankan pentingnya akses dokumen kependudukan bagi masyarakat miskin, peningkatan keterampilan kerja, dan kemudahan pembiayaan usaha mikro. Peran aktif pemerintah daerah dianggap krusial dalam menyukseskan program penanggulangan kemiskinan hingga ke level desa. []
