KOTA JANTHO – Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Besar menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan perempuan yang digagas Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), khususnya melalui pengembangan sistem pendidikan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Aceh Besar, Hj Rita Mayasari, dalam rapat audiensi bersama Pegas PEKKA dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKBPP dan PA) Aceh Besar di Aula Dekranasda Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (13/11/2026).
Rita menilai, program yang ditawarkan PEKKA memiliki keterkaitan dengan program TP PKK, terutama dalam meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan peran perempuan dalam pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Program yang disampaikan Pegas PEKKA ini sejalan dengan upaya TP PKK dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan perempuan. Kami melihat program ini memiliki manfaat untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, khususnya di lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Ia menyatakan TP PKK Aceh Besar siap mendukung program tersebut melalui kolaborasi agar pendidikan pemberdayaan perempuan dapat menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke tingkat gampong.
“TP PKK Kabupaten Aceh Besar siap mendukung dan berkolaborasi agar pendidikan pemberdayaan perempuan ini dapat menjangkau lebih banyak perempuan hingga ke tingkat gampong,” katanya.
Sementara itu, Fasilitator Daerah Pegas PEKKA untuk wilayah kerja Aceh Besar, Keumalawati menjelaskan, audiensi tersebut merupakan langkah awal untuk memperkenalkan Sistem Pendidikan Pemberdayaan Perempuan melalui Akademi Paradigta Indonesia.
Menurutnya, program tersebut diinisiasi sebagai upaya meningkatkan kapasitas perempuan di desa-desa sekaligus membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan TP PKK agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi kolaborasi antara Pegas PEKKA, TP PKK Kabupaten Aceh Besar, dan DPPKBPP dan PA. Harapannya, sistem pendidikan pemberdayaan perempuan ini dapat menjadi bagian dari program TP PKK sehingga bisa dilaksanakan secara rutin dan menjangkau perempuan-perempuan di Aceh Besar,” ungkap Keumalawati.
Ia menjelaskan, pengembangan sistem pendidikan pemberdayaan perempuan membutuhkan lima perubahan utama, yakni penguatan kelembagaan penyelenggara, pengembangan perencanaan dan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan, serta penguatan pembiayaan dan pendampingan.
Melalui pendekatan tersebut, Pegas PEKKA berharap pendidikan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan sesaat, tetapi berkembang menjadi sistem pembelajaran yang terencana dan memiliki dukungan kelembagaan serta pembiayaan yang berkelanjutan.
Keumalawati menyebutkan, terdapat sejumlah hasil yang ingin dicapai melalui kolaborasi lintas sektor tersebut. Di antaranya mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung pembentukan pusat sistem pendidikan perempuan, serta regulasi di tingkat desa dan kabupaten yang memungkinkan pembiayaan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari layanan publik.
Selain itu, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah daerah, TP PKK, dan berbagai pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan pendidikan pemberdayaan perempuan di gampong-gampong.
Ia mengatakan, kader PKK menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan sebagai peserta program karena memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat di tingkat desa.
“Kami mengutamakan kader-kader PKK sebagai peserta karena mereka merupakan perempuan penggerak di desa. Kami berharap mereka memiliki kapasitas yang lebih baik sehingga dapat menjadi bagian dari perubahan dan menggerakkan berbagai kegiatan pembangunan di gampong masing-masing,” terangnya.
Lebih lanjut, Keumalawati menjelaskan, program tersebut juga diarahkan untuk membuka akses yang lebih luas bagi perempuan dalam meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kepemimpinan, serta memperbesar keterlibatan mereka dalam proses pembangunan.
“Keterlibatan perempuan, memang perlu diperkuat mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Melalui audiensi tersebut, TP PKK Aceh Besar, Pegas PEKKA, dan DPPKBPP dan PA diharapkan dapat membangun kerja sama konkret dalam memperluas pendidikan pemberdayaan perempuan, terutama bagi kader dan kelompok perempuan di tingkat gampong.[]
