BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di sejumlah kabupaten/kota mulai 11 hingga 20 April 2026. Penetapan ini menyusul peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan.
Berdasarkan informasi BMKG, kondisi atmosfer di wilayah Aceh dipengaruhi pola siklonik, belokan angin (shearline), serta konvergensi yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Hampir seluruh wilayah Aceh diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan posko siaga darurat selama 24 jam penuh, terutama di wilayah rawan bencana.
“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” ujar Nasir saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim SAR dan BMKG melalui pertemuan daring, Senin, 13 April 2026.
Dalam arahannya, Nasir menegaskan bahwa langkah mitigasi harus segera dilakukan. Pemerintah daerah diminta menormalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah luapan air saat hujan deras.
Selain itu, upaya pencegahan juga mencakup pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi. Petugas di lapangan diminta meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, longsor, dan daerah aliran sungai (DAS) yang kritis.
Pada aspek kesiapsiagaan darurat, Pemerintah Aceh juga menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik-titik siaga. Sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian diminta dalam kondisi siap pakai. Jalur evakuasi dan lokasi pengungsian juga harus diverifikasi ulang untuk memastikan keamanannya.
Nasir menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Koordinasi intensif diminta dilakukan antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri serta instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom guna memastikan respons cepat saat kondisi darurat.
Optimalisasi sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) juga menjadi perhatian. Para camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk grup pesan singkat, sirine desa, dan media lokal.
Di akhir arahannya, Nasir meminta seluruh bupati dan wali kota untuk melaporkan perkembangan situasi serta kesiapsiagaan wilayahnya secara berkala kepada Pemerintah Aceh.
“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga hingga 20 April 2026,” kata dia. []
