JAKARTA – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti perbedaan antara pemimpin yang menghasilkan dampak nyata bagi rakyat dan pemimpin yang dinilai lebih banyak berbicara daripada menyelesaikan persoalan.
“Inilah perbedaan presiden yang kerja dan yang omon-omon. Yang kerja menghasilkan efek jangka panjang bagi rakyat. Yang omon-omon hanya menghasilkan masalah berkepanjangan,” kata Dedy melalui akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah perdebatan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo, realisasi program prioritas, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Kritik Dedy menyoroti ukuran keberhasilan seorang presiden. Menurut pandangannya, keberhasilan pemimpin tidak cukup diukur melalui pidato, janji politik, atau pengumuman program, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Istilah “omon-omon” sebelumnya juga digunakan Prabowo saat menjelaskan capaian pemerintahannya.
Dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada 19 September 2026, Prabowo menyatakan bahwa pemerintahannya telah menghasilkan berbagai keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bukanlah pemerintahan yang hanya berbicara tanpa bekerja. Ia juga menyebut berbagai capaian pemerintah telah dihimpun dalam sebuah buku.
Pernyataan kedua tokoh tersebut mencerminkan perbedaan pandangan mengenai cara mengukur kinerja pemerintah. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan capaian program yang telah dijalankan. Di sisi lain, kritik politik menuntut agar hasil program tersebut diuji berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah adalah perkembangan ekonomi yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Sementara itu, pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan.
Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh, meskipun lajunya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan seluruh kebijakan pemerintah.
Pada aspek kesejahteraan, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.
Penurunan persentase kemiskinan menjadi salah satu indikator positif dalam evaluasi kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai puluhan juta orang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tetap menjadi tantangan.
Kritik Dedy juga memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai hubungan antara janji politik dan hasil pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, presiden tidak hanya dituntut menyampaikan arah pembangunan, tetapi juga memastikan program berjalan sesuai sasaran dan anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah perlu mencakup berbagai aspek, mulai dari penciptaan lapangan kerja, daya beli masyarakat, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengurangan kemiskinan, hingga kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan fiskal.
Dengan berbagai indikator tersebut, pernyataan politik perlu diuji berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi. Demikian pula, klaim keberhasilan pemerintah perlu dinilai berdasarkan hasil yang terukur, bukan semata-mata pernyataan pihak yang sedang berkuasa.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan langsung dari pihak Istana yang secara khusus menanggapi pernyataan Dedy mengenai istilah “presiden omon-omon”. Oleh karena itu, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai pandangan politik Dedy, bukan sebagai kesimpulan yang telah membuktikan secara menyeluruh kinerja Presiden Prabowo.[]
