BIREUEN – Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, meninjau proses verifikasi pembangunan rumah layak huni yang direncanakan berlangsung pada 2025 oleh Pemerintah Aceh. Peninjauan dilakukan di Gampong Blang Dalam, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Jumat (10/1/2025).
“Insya Allah, jika kita turun langsung ke lapangan dan melakukan pengecekan, bantuan ini bisa tepat sasaran,” ujar Safrizal, didampingi Sekda dan Kepala Dinas Perkim Bireuen.
Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Rasyidin, warga Blang Dalam, Kecamatan Jeumpa. Rumah tersebut berdinding pelepah rumbia dengan satu kamar dan dapur yang menyatu dengan ruang tengah, luasnya sekitar 3×6 meter. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan program rumah layak huni secara tepat dan cermat.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menegaskan bahwa pembangunan rumah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara transparan.
“Yang layak harus diutamakan. Jangan ada pungutan liar, prosesnya harus berjalan jujur,” tegasnya.
Di Bireuen, sejumlah penerima bantuan diketahui telah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program ini memberikan bantuan sebesar Rp20 juta, namun jumlah tersebut hanya cukup untuk perbaikan ringan. Berdasarkan aturan, mereka yang telah menerima BSPS tidak boleh lagi mendapatkan bantuan pembangunan rumah dhuafa.
“Banyak rumah yang sudah menerima BSPS senilai Rp20 juta, tetapi kondisinya masih belum layak huni. Dalam hal seperti ini, kita bongkar dan bangun ulang. Pastikan penerima bantuan benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Safrizal.
Untuk menghindari pelanggaran aturan, Safrizal berkonsultasi langsung dengan pihak BPKP. Jika ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat karena telah mendapatkan bantuan BSPS, tim verifikator akan mengganti dengan calon penerima cadangan, sehingga alokasi rumah tetap terpenuhi sesuai target.
Safrizal mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah gampong, untuk bekerja sama.
“Carikan lahan bagi masyarakat yang belum memiliki tanah. Rumah dari kami (pemerintah provinsi), lahan dari pemerintah kabupaten atau gampong,” ujarnya.
Dia juga mengajak masyarakat menggalakkan gotong royong demi memastikan warga dhuafa mendapatkan hak mereka.
“Januari-Februari ini, pembangunan rumah segera dimulai. Mari bekerja sesuai amanah demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Selain itu, Safrizal telah berdiskusi dengan gubernur terpilih, Muzakir Manaf (Mualem), mengenai kelancaran pembangunan rumah dhuafa. Keduanya berkomitmen agar program ini dapat terlaksana tanpa hambatan.
Mereka juga mengingatkan masyarakat untuk turut mengawasi agar tidak terjadi pungutan liar. Dengan begitu, penerima manfaat bisa menerima bantuan rumah secara utuh tanpa adanya janji atau komitmen apa pun. []
