Minggu, Februari 22, 2026

Risiko Penularan Penyakit Pascabencana, Pemerintah Aceh Perkuat Klaster Kesehatan

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penularan penyakit menular di lokasi pengungsian pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah. Tuberkulosis (TBC) dan campak menjadi dua penyakit utama yang diwaspadai akibat kondisi pengungsian yang padat serta keterbatasan sarana pendukung.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 24 Desember 2025.

Asisten I Sekda Aceh M. Syakir selaku Koordinator Klaster Kesehatan menyebutkan, berdasarkan data terkini terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Menurut dia, kepadatan pengungsian dan tingginya mobilitas warga meningkatkan risiko penularan penyakit.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus mengatakan TBC dan campak menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pemisahan tenda antara penderita TBC dan pengungsi lainnya. Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan, terutama untuk mencegah penularan campak pada anak-anak.

“Setiap hari di pengungsian terdapat kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Penyakit yang paling kami khawatirkan adalah campak dan TBC. Pemisahan pasien secara ideal memang diperlukan, tetapi di lapangan, khususnya untuk anak-anak, sangat sulit dilakukan,” kata Ferdiyus.

Baca juga:  Aceh Terparah Terdampak Bencana Akibat Curah Hujan Tinggi, Pakar Tekankan Strategi Mitigasi

Dia juga menyebutkan keterbatasan air bersih di sejumlah titik pengungsian mulai memicu munculnya penyakit kulit. Meski demikian, Ferdiyus memastikan ketersediaan obat-obatan, terutama untuk penyakit kulit, masih mencukupi.

Saat ini, sebanyak 126 relawan kesehatan telah bertugas di lapangan. Pada awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan RI direncanakan menambah sekitar 600 relawan. “Kendala utama masih pada akses transportasi dari posko ke desa-desa terpencil,” ujar Ferdiyus.

Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total kunjungan medis mencapai 71.764 kali. Kasus yang paling banyak ditangani meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.

Untuk mendukung layanan tersebut, Pemerintah Aceh menyalurkan logistik kesehatan berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi. Data Klaster Kesehatan juga mencatat kelompok rentan dalam jumlah besar, antara lain 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam rapat itu, Sekda Aceh M Nasir menegaskan agar Klaster Kesehatan bergerak cepat dan bersinergi dengan klaster lain, khususnya dalam pemenuhan sanitasi dan kebutuhan dasar pengungsi guna mencegah penularan penyakit.

Baca juga:  Purnawirawan TNI Prihati Pujowaskito Ditunjuk Sebagai Dirut BPJS Kesehatan

Sementara itu, untuk klaster pencarian dan pertolongan, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban yang dinyatakan hilang, terutama di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, dengan bantuan anjing pelacak dan alat berat.

Asisten III Sekda Aceh Diwarsyah melaporkan sebanyak 740 dapur umum melayani 438.804 jiwa, termasuk warga yang belum dapat memasak di rumah. Distribusi air bersih telah mencapai 2.568.350 liter menggunakan 21 unit truk tangki di delapan kabupaten, serta didukung penyediaan 42 unit toilet portabel dan sumur bor di sejumlah wilayah rawan.

Di sektor pendidikan, tercatat 549 sekolah terdampak bencana, dengan 181 sekolah mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamuddin meminta perhatian terhadap pemenuhan perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak. Adapun di sektor pertanian, sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota dilaporkan rusak dan memerlukan penanganan segera.

Sekda Aceh juga menginstruksikan percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dengan target rampung dalam 90 hari. Dia menekankan pentingnya sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur serta rumah warga sebagai dasar mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi Aceh ke depan. []

Berita Populer

Berita Terkait