BANDA ACEH – Pemerintah Pusat merespons cepat usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee di kawasan barat Aceh. Melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, tim teknis diturunkan ke lokasi proyek strategis itu, Senin, 20 Oktober 2025.
Kunjungan ini menjadi sinyal keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan infrastruktur di kawasan barat-selatan Aceh. Rencana pembangunan terowongan Geurutee di perbatasan Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya dinilai sebagai solusi atas tingginya angka kecelakaan serta persoalan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan ini bukan semata untuk keselamatan, tapi juga mendukung konektivitas dan pemerataan ekonomi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi, saat mendampingi tim Bappenas di lapangan.
Dalam peninjauan itu hadir Ketua Tim Bappenas, Mustaqim, bersama anggota dari Direktorat Infrastruktur dan Direktorat Pembangunan Kawasan Indonesia Barat. Turut mendampingi, Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
Tim teknis sepakat memperkuat koordinasi antar instansi dan mempercepat tahapan proyek, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, pembebasan lahan, hingga perizinan.
PUPR Aceh menyebut bahwa Kementerian Pekerjaan Umum akan segera melanjutkan kajian teknis pembangunan terowongan dan perbaikan geometrik di ruas Paro–Kulu.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, mengatakan desain terowongan nantinya akan mengutamakan standar keamanan dan efisiensi. “Kami akan memastikan konstruksi yang ideal dan memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Heri, kehadiran terowongan ini akan memangkas jarak tempuh signifikan. Ruas Paro–Kulu yang saat ini sepanjang 13 kilometer akan dipersingkat menjadi 6 kilometer. Sementara ruas Geurutee dari 8 kilometer akan menjadi hanya 2,7 kilometer.
Bappenas juga mulai membahas skema pembiayaan proyek. Sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari pinjaman luar negeri, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga pembiayaan melalui APBN murni. []
