BANDA ACEH — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendahulukan pembukaan akses jalan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Langkah ini ditempuh untuk memulihkan mobilitas warga, distribusi logistik, serta layanan dasar yang sempat terputus.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh, Tommy Permadhi, mengatakan pembersihan ruas jalan utama telah dilakukan di Kecamatan Rantau. Lokasi penanganan meliputi Desa Alur Manis, Kebun Rantau, Kampung Durian, Bukit Tempurung, serta sejumlah desa lainnya.
“Pekerjaan difokuskan pada pengangkatan material lumpur dan sampah yang menutup badan jalan akibat banjir,” kata Tommy, Selasa (6/1/2026).
Selain membuka akses jalan, Kementerian PU juga melakukan penataan lingkungan di sekitar ruas terdampak melalui program padat karya. Sekitar 100 warga setempat dilibatkan untuk mempercepat pemulihan sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak.
Menurut Tommy, pembukaan akses jalan menjadi pintu masuk bagi penanganan sektor lainnya. Penanganan diawali dari jalur-jalur strategis, termasuk akses menuju Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
“Jalan-jalan ini harus segera dibuka agar pelayanan dasar bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Dia menambahkan, penanganan kawasan permukiman masih memerlukan kejelasan status dari pemerintah daerah. Kementerian PU membutuhkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait penetapan kawasan permukiman terdampak untuk menentukan prioritas penanganan dan kemungkinan relokasi.
“SK tersebut penting agar penanganan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan daerah,” kata dia.
Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, lanjut Tommy, penanganan di kawasan permukiman difokuskan pada pengangkutan lumpur dan sampah di tepi jalan menuju lokasi pembuangan. Adapun pembersihan fasilitas umum di bagian dalam permukiman menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Sementara itu, normalisasi saluran lingkungan juga dilakukan oleh PT Adhi Karya untuk mencegah genangan dan mengurangi risiko banjir susulan.
Mantan anggota Tim Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias sekaligus anggota Tim UKP4, Risman A. Rachman, mengingatkan agar pembukaan akses jalan diikuti dengan percepatan pemulihan permukiman warga.
“Jalan memang harus dibuka lebih dulu, tetapi pemulihan permukiman tidak boleh terlalu lama tertinggal. Warga membutuhkan kepastian agar bisa kembali ke rumah secara aman dan layak,” ujar Risman.
Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pelaksana agar pemulihan pascabencana berjalan terencana dan tepat sasaran, terutama menjelang bulan Ramadhan.
“Tanpa kesepakatan skala prioritas, kita berisiko menyelamatkan infrastruktur tetapi mengabaikan kebutuhan manusia,” kata Risman. []
