BANDA ACEH – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, meminta Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Almuniza Kamal, untuk tidak mengubah tatanan pemerintahan yang sudah berjalan baik.
Pernyataan ini disampaikan Ramza terkait polemik mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemko Banda Aceh yang menuai berbagai kritik dari masyarakat.
Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dapat merusak stabilitas pemerintahan yang sebelumnya sudah ditata dengan baik oleh Pj Wali Kota sebelumnya, Ade Surya.
“Almuniza tidak merespons kritik yang saya sampaikan minggu lalu. Sekarang dia malah semakin jauh mengutak-atik tatanan pemerintahan yang sudah mulai membaik,” ujar Ramza dalam keterangannya, Sabtu malam (4/1/2025).
Ramza meminta Pj Wali Kota agar mendengarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan stabilitas pemerintahan tetap terjaga hingga pelantikan wali kota definitif. Dia juga mendesak Almuniza untuk segera menghentikan proses mutasi pejabat eselon II tersebut.
Sebagai Pj Wali Kota yang hanya bertugas sementara, Ramza menilai Almuniza tidak memiliki urgensi apapun untuk melakukan perombakan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Apa urgensinya bagi Pj Wali Kota melakukan uji kompetensi JPT Pratama terhadap 18 kepala dinas? Saya heran, apa kepentingan Almuniza, padahal masa jabatannya tinggal dua bulan lagi jika pelantikan wali kota baru berlangsung pada Maret ini,” tegas Ramza.
Dia juga menyinggung bocornya surat permohonan Almuniza kepada Kepala BKN untuk menggelar uji kompetensi tersebut, yang menurutnya memicu kegaduhan di kalangan masyarakat dan akademisi.
Ramza khawatir jika mutasi tetap dilakukan, akan ada dampak buruk terhadap jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan wali kota terpilih, Illiza-Afdhal.
“Kalau benar mutasi ini bertujuan untuk mempertahankan 18 kepala OPD agar tidak bisa diganti selama dua tahun, maka tindakan ini tidak etis dan sangat berbahaya bagi pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Ramza mengingatkan Almuniza agar tidak mencampuri urusan politik, melainkan fokus pada program-program prioritas seperti penanganan stunting dan program makan bergizi gratis yang akan segera dilaksanakan.
“Saya belum melihat perhatian Almuniza terhadap program makan bergizi gratis. Ada banyak program penting yang harus segera ditangani, tetapi ia malah lebih sibuk dengan urusan politik,” kata Ramza.
Jika Almuniza tetap tidak merespons kritik ini, Ramza mengancam akan mengajukan hak interpelasi dan hak angket di DPRK Banda Aceh.
“Kami akan meminta pimpinan DPRK dan fraksi lainnya untuk menggunakan hak interpelasi jika mutasi ini tetap dilanjutkan,” tutup Ketua DPC Partai Gerindra Kota Banda Aceh itu. []
