JAKARTA – Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, memaparkan kesiapan Aceh dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal menggarisbawahi keunikan pelaksanaan Pilkada di Aceh, yang melibatkan peran partai lokal (parlok), aturan berbasis syariat Islam bagi calon kepala daerah, serta persyaratan dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk untuk calon independen.
Safrizal melaporkan bahwa distribusi logistik, termasuk surat suara, telah selesai dan disimpan di gudang logistik kabupaten/kota. Pemerintah Aceh juga telah merancang relokasi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah rawan bencana, seperti wilayah yang sering terdampak banjir.
“Pemerintah Aceh, bersama TNI, Polri dan tim SAR, siap mendukung penuh kelancaran proses pemungutan suara,” ujar Safrizal.
Meski persiapan berjalan lancar, Safrizal mengakui masih ada tantangan, seperti potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa dan perangkat desa, perusakan alat peraga kampanye (APK), hingga intimidasi terhadap tim pemenangan calon.
“Netralitas ASN adalah prioritas utama. Kami telah bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Safrizal memastikan dana hibah telah disalurkan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kelancaran Pilkada.
“Untuk keamanan, kami telah mengalokasikan anggaran khusus dan akan mengerahkan 36.092 personel gabungan, termasuk polisi, TNI, dan Linmas, demi menjaga situasi tetap kondusif,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi konflik, Safrizal mendorong deklarasi damai dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Rakor final terkait Pilkada dijadwalkan pada 21 November 2024, menjelang pemungutan suara serentak pada 27 November 2024.
“Kami optimis Aceh dapat melaksanakan Pilkada secara damai, aman dan sukses. Ini menjadi momen penting untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi di Aceh,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Plh Sekda Aceh Muhammad Dirwansyah, serta Penjabat Bupati dan Walikota se-Aceh. []
