JAKARTA – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, berharap Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikannya setelah AS dan Iran gagal mencapai kesepakatan damai dalam perundingan yang berlangsung selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, sejak Sabtu (11/4/2026).
“Pertanyaannya sederhana, apakah kita melihat komitmen mendasar dari Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, bukan hanya sekarang, bukan hanya dua tahun dari sekarang, tetapi untuk jangka panjang? Kita belum melihatnya. Kita berharap akan melihatnya,” kata Vance, seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (12/4/2026).
Vance menegaskan bahwa AS telah datang dengan tawaran yang disebutnya sebagai yang paling sederhana dan terbaik, namun ditolak oleh Iran. “Kami meninggalkan tempat ini dengan tawaran sangat sederhana, metode pemahaman yang merupakan tawaran final dan terbaik kami,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa AS telah menjelaskan secara tegas batasan yang tidak dapat ditawar serta area yang masih memungkinkan untuk kompromi dalam negosiasi. Bagi AS, isu senjata nuklir merupakan hal yang tidak bisa dinegosiasikan. “Hal-hal apa yang bersedia kami toleransi dan hal-hal apa yang tidak bisa kami toleransi, telah kami jelaskan sejelas mungkin. Namun mereka memilih untuk tidak menerima persyaratan kami,” lanjutnya.
Di sisi lain, Iran berulang kali membantah memiliki niat mengembangkan senjata nuklir. Para pejabatnya justru mendesak AS agar mengizinkan kelanjutan program pengayaan uranium untuk tujuan sipil, seperti energi, sebagaimana dilakukan negara lain. Iran juga menyatakan kesediaannya untuk membuka program nuklirnya di bawah pengawasan badan internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut terdapat dua atau tiga isu utama yang tidak disepakati kedua pihak. “Kami mencapai kesepahaman mengenai sejumlah isu, tetapi pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan gagal menghasilkan kesepakatan,” ujarnya usai perundingan.
Ia tidak merinci isu-isu tersebut, namun menjelaskan bahwa pembicaraan dengan AS mencakup Selat Hormuz, program nuklir, ganti rugi, pencabutan sanksi, serta penyelesaian akhir konflik di kawasan.[]
