BANDA ACEH – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menanggapi pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, yang berencana menghapus penggunaan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Aceh.
“Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode,” ujar Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (Comm, Rel, CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, Kamis (13/2/2025).
Dia menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan regulator pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi BBM subsidi. Menurutnya, sistem barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang memungkinkan Pertamina melaporkan kepada pemerintah siapa saja pengguna BBM subsidi.
Hingga saat ini, lanjutnya, di Aceh telah terdaftar 71.775 kendaraan dalam Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Biosolar, sementara 150.413 kendaraan telah terdaftar untuk BBM Pertalite.
Susanto juga menjelaskan program pembelian BBM subsidi melalui barcode merupakan kebijakan nasional yang diterapkan di seluruh Indonesia. Tujuan utama program ini adalah memastikan BBM subsidi disalurkan tepat sasaran sesuai dengan aturan dan kuota yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah dan meminimalkan penyelewengan.
Dia menegaskan bahwa pelaksanaan program ini di Aceh berjalan dengan lancar tanpa kendala. Bahkan, Aceh menjadi salah satu provinsi yang lebih dahulu menerapkan Program Subsidi Tepat untuk BBM Pertalite.
“Kami terus berkomitmen untuk memastikan distribusi BBM subsidi yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, menegaskan bahwa sistem barcode untuk pengisian bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh akan dihapus.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato sambutannya setelah pengambilan sumpah dan pelantikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Rabu (12/2/2025).
“Semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi barcode,” ujar Mualem yang didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah. []
