BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 untuk disahkan menjadi qanun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPRA Zulfadli dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRA, Kamis sore (21/8/2025).
Usai penandatanganan, rancangan qanun tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah melewati proses evaluasi, dokumen itu akan disahkan menjadi qanun.
Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mengatakan, Raqan RPJMA merupakan dokumen strategis yang menjadi panduan pembangunan Aceh lima tahun ke depan.
“Rancangan Qanun ini adalah dokumen strategis yang penting untuk pembangunan Aceh yang berkelanjutan, inklusif, serta sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA,” ujar Mualem dalam rapat tersebut.
Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRA yang dianggap sebagai masukan berharga untuk penyempurnaan dokumen tersebut.
Mualem menjelaskan, proses penyusunan RPJMA 2025–2029 telah melewati berbagai tahapan, mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), hingga harmonisasi dengan dokumen perencanaan nasional dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Dokumen ini disusun secara partisipatif, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, kata Mualem, berkomitmen untuk mengimplementasikan RPJMA secara konsisten dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.
“Keberhasilan RPJMA bergantung pada implementasi yang tepat, sinergis, dan berkesinambungan. Karena itu, mari kita jaga semangat kolaborasi demi terwujudnya Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” kata dia. []
