ACEH UTARA — Sekretaris Daerah Aceh M Nasir memastikan ketersediaan logistik bagi korban bencana hidrometeorologi tetap aman sekaligus menginstruksikan pemerintah kabupaten mempercepat pendataan rumah warga terdampak banjir dan tanah longsor.
Hal tersebut disampaikan M Nasir saat meninjau Posko Logistik di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara, Sabtu, 27 Desember 2025. Peninjauan dilakukan untuk memastikan stok sandang dan pangan mencukupi serta distribusi bantuan berjalan lancar ke daerah terdampak.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan logistik ke berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Rata-rata penyaluran mencapai 10 ton per daerah. Namun, distribusi ditingkatkan untuk Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara karena jumlah korban cukup besar.
“Untuk wilayah dataran tinggi, ketersediaan beras harus menjadi prioritas karena masih ada desa yang terisolir,” kata Nasir.
Dalam peninjauan tersebut, Nasir didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Syakir serta anggota Komisi IV DPR Aceh Irfansyah. Selain bantuan pemerintah, sejumlah relawan juga menyalurkan hunian sementara dan logistik tambahan bagi warga terdampak di Aceh Utara.
Menurut Nasir, hunian sementara sangat dibutuhkan warga yang rumahnya rusak berat atau hilang, terutama menjelang bulan Ramadhan. “Masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak untuk beribadah,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA Abdul Aziz mengatakan pendistribusian bantuan dilakukan secara ketat dan akuntabel. Setiap relawan atau lembaga yang mengambil logistik diwajibkan menyerahkan data penerima secara lengkap.
“Pendataan dilakukan by name by address agar bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Abdul Aziz.
Sehari sebelumnya, Nasir juga menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bireuen mempercepat pendataan rumah korban banjir dan tanah longsor. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya di Meuligoe Bupati Bireuen, Jumat, 26 Desember 2025.
Dalam rapat itu, Nasir menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Aceh, dan kementerian terkait. Pendataan harus mencakup kategori kerusakan rumah, mulai dari rusak ringan, rusak berat, hingga rumah yang hilang terseret bencana.
Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar nilai bantuan rumah layak huni kategori rusak berat dinaikkan dari Rp60 juta menjadi Rp98 juta per unit. Usulan tersebut merujuk pada standar pembangunan rumah layak huni yang selama ini diterapkan di Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya menyatakan pihaknya siap melakukan verifikasi faktual di lapangan. Dia mengatakan pendataan akan disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga agar bantuan benar-benar tepat sasaran. []
