JAKARTA – Koalisi pemerintahan Israel mengajukan pembubaran parlemen Knesset, sebuah langkah yang membuka jalan bagi digelarnya pemilu dini. Situasi ini dinilai dapat mengancam masa depan politik Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang kini berada di bawah tekanan besar.
RUU pembubaran parlemen diajukan pada Rabu (13/5/2026) malam waktu setempat di tengah retaknya hubungan antarpartai koalisi pendukung Netanyahu. Jika disahkan, Israel berpotensi menggelar pemilu lebih cepat dari jadwal semula yang direncanakan pada Oktober mendatang.
Keretakan koalisi dipicu kemarahan kelompok sayap kanan dan kalangan Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi terhadap Netanyahu terkait isu wajib militer. Mereka kecewa karena pemerintah gagal meloloskan aturan yang membebaskan mahasiswa yeshiva Haredi dari kewajiban mengikuti dinas militer.
“Ofir Katz, ketua koalisi yang juga anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu, bersama seluruh pemimpin partai koalisi, mengajukan RUU untuk membubarkan Knesset ke-25 malam ini,” demikian laporan stasiun televisi pemerintah KAN, dikutip Kamis (14/5/2026).
Dalam RUU tersebut disebutkan bahwa jadwal pemilu akan ditentukan melalui pembahasan di komite Knesset.
Sebelumnya, Netanyahu telah memberi tahu kelompok Haredi di parlemen bahwa dirinya kesulitan memperoleh dukungan untuk mengesahkan RUU pembebasan wajib militer bagi mahasiswa yeshiva. Tekanan datang dari kelompok kiri dan nasionalis Israel yang menuntut seluruh warga, termasuk komunitas Haredi, tetap menjalani wajib militer tanpa pengecualian.
Merespons situasi itu, kelompok Haredi mengancam akan mendukung pembubaran parlemen dan mempercepat pemilu apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Tak lama kemudian, partai oposisi Yesh Atid yang dipimpin Yair Lapid serta Partai Demokrat pimpinan Yair Golan turut mengajukan RUU serupa untuk membubarkan Knesset.
Langkah tersebut memperbesar peluang voting pembubaran parlemen dilakukan pekan depan. Pengamat menilai oposisi Israel kini berupaya menyatukan kekuatan dengan kelompok Haredi guna menjatuhkan Netanyahu melalui pemilu dini.
Jika pemilu benar-benar digelar dalam waktu dekat, posisi Netanyahu sebagai perdana menteri diperkirakan akan menghadapi ujian politik paling berat dalam beberapa tahun terakhir.[]
