BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi, menegaskan pembangunan di ibu kota provinsi Aceh itu harus dimulai dari gampong sebagai basis utama. Dia menilai penguatan regulasi di tingkat gampong menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Pembangunan harus dimulai dari gampong. Regulasi gampong harus diperkuat sebagai pondasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Regulasi yang baik akan menjadi pedoman bagi aparatur gampong dalam menyusun kebijakan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan warga,” kata Musriadi saat menghadiri pelatihan penyusunan reusam gampong se-Kota Banda Aceh di Diana Hotel, Selasa, 9 September 2025.
Pelatihan itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banda Aceh dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), para camat, keuchik, serta tuha peut dari seluruh gampong di Banda Aceh.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menjelaskan, reusam gampong bukan hanya aturan administratif, melainkan instrumen penting untuk mengatur tata kelola pemerintahan, pembangunan, hingga kehidupan sosial di tingkat gampong. Dengan regulasi yang kuat, dia berharap setiap program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan terarah.
DPRK Banda Aceh, kata dia, berkomitmen mendukung penguatan gampong melalui regulasi dan kebijakan daerah. “Ketika gampong kuat, pembangunan kota akan lebih berdaya guna. Semua ini kembali kepada tujuan utama, yaitu kepentingan masyarakat,” ujarnya. []
Musriadi: Pembangunan Banda Aceh Harus Dimulai dari Gampong
