BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam rapat pemulihan pascabencana Aceh di Hotel Daka, Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan serta anggota DPR RI, sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh, serta para bupati dari daerah terdampak bencana.
Di hadapan pimpinan DPR RI dan jajaran pemerintah pusat, Mualem mengatakan pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status darurat bencana tingkat provinsi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Pemerintah Aceh sudah bergerak cepat. Namun pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Aceh membutuhkan dukungan kuat dan nyata dari pemerintah pusat,” kata Mualem.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran. Mualem menambahkan, fokus utama pemulihan meliputi perbaikan infrastruktur vital serta penyediaan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengatakan daerah terdampak bencana memerlukan kebijakan khusus, terutama terkait pencairan dana desa, Program Keluarga Harapan (PKH), serta bantuan sosial lainnya. Di menilai kondisi pascabencana membuat sejumlah mekanisme normal tidak bisa diterapkan.
Selain itu, Fadhlullah mengusulkan agar anggaran pembangunan rumah baru bagi korban banjir dengan kategori rusak berat ditingkatkan menjadi Rp98 juta per unit, menyesuaikan standar rumah layak huni yang selama ini dibangun Pemerintah Aceh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI berkomitmen mengawal langsung penanganan bencana di Aceh. DPR bahkan berencana berkantor sementara di Aceh untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami akan berkantor di Aceh dan meminta kementerian serta lembaga menempatkan perwakilan di sini agar penanganan bencana bisa dimonitor langsung,” ujar Dasco. []
