BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf memimpin rapat kerja bupati dan wali kota se-Aceh tahun 2025 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin (8/9/2025). Forum tahunan ini menjadi ajang konsolidasi pembangunan antarwilayah sekaligus ruang evaluasi program strategis lintas kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
“Pertemuan ini adalah momentum untuk memperkuat koordinasi. Setiap langkah pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujar Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, dalam sambutannya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, para kepala SKPA, staf ahli gubernur, kepala biro di lingkungan Setda Aceh, serta seluruh bupati dan wali kota. Sejumlah perwakilan instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan BPS juga hadir memperkuat forum ini.
Dalam arahannya, Gubernur Muzakir menyoroti sejumlah isu prioritas pembangunan. Salah satunya adalah pengendalian inflasi daerah yang per Agustus 2025 tercatat sebesar 3,70 persen. Dia memberi perhatian khusus pada Aceh Tengah sebagai daerah dengan inflasi tertinggi (5,20 persen) dan Banda Aceh sebagai yang terendah (2,34 persen).
“Menjelang Maulid Nabi, kita harus pastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil. Apalagi peringatan Maulid di Aceh berlangsung hingga empat bulan. Ini waktu yang panjang, dan sensitif terhadap fluktuasi harga,” katanya.
Mualem juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi di tingkat gampong. Salah satunya melalui pengaktifan kembali Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai motor ekonomi masyarakat desa. Dia meminta para kepala daerah untuk serius mendorong koperasi ini agar menjadi pilar kemandirian ekonomi lokal.
Dalam sektor sosial, program makan bergizi gratis melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi salah satu poin sorotan. Gubernur meminta agar dapur-dapur tersebut tetap beroperasi dan terintegrasi dengan KDMP, sehingga program pemberdayaan dan pemenuhan gizi bisa berjalan berdampingan dan saling memperkuat.
Di bidang pendidikan, percepatan pembangunan “Sekolah Rakyat”—model pendidikan nonformal untuk daerah dengan akses terbatas—juga menjadi fokus pembahasan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan daerah terisolir. Mualem menekankan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, merata, dan tepat sasaran.
Mengakhiri arahannya, Gubernur Muzakir mengingatkan pentingnya percepatan serapan anggaran daerah agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat oleh persoalan teknis. Dia juga menggarisbawahi pentingnya integritas, kolaborasi antarlembaga, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Setelah pembukaan, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi teknis yang dipandu oleh Sekda Aceh M Nasir. Para bupati dan wali kota diberi kesempatan memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, termasuk tantangan dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditangani. []
