Korupsi hingga Judi Online, Ini Daftar Tindak Pidana yang Masuk UU Perampasan Aset

JAKARTA – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan DPR RI. Aturan tersebut tidak hanya menyasar aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang merugikan masyarakat.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, UU Perampasan Aset memungkinkan penyitaan harta pelaku berbagai tindak pidana, termasuk penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan berkedok perjalanan umrah, hingga bandar judi online.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” jelas Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Baca juga:  Delapan Tim Pastikan Diri Ikut Turnamen Futsal Piala Bupati Aceh Besar

Ia kembali menegaskan bahwa aset bandar judi online juga dapat disita melalui ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Daftar Tindak Pidana yang Asetnya Dapat Dirampas

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset diatur dalam Pasal 4. Berdasarkan pasal tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Selain tindak pidana korupsi, terdapat sejumlah tindak pidana lain yang masuk dalam cakupan aturan tersebut, yaitu:

  1. Tindak pidana narkotika dan psikotropika.

  2. Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

  3. Tindak pidana penyelundupan manusia.

  4. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

  5. Tindak pidana perdagangan orang.

  6. Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Pasal 4 juga mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Tata cara pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan lainnya.

Baca juga:  Dek Fadh Hadiri Haul ke-39 Abon Samalanga, Pererat Silaturahmi dengan Ulama

Tidak Langsung Berlaku

Meski telah disahkan DPR, UU Perampasan Aset tidak langsung diberlakukan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset.

Selain itu, UU ini tidak berlaku surut. Artinya, ketentuan perampasan aset hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.[]

Sumber: detikNews

Berita Populer

Berita Terkait