JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Kabar ini datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025, Rabu, 22 Oktober 2025.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut keputusan itu sebagai hadiah istimewa bagi kalangan pesantren di seluruh Indonesia. “Wabil khusus, terima kasih kepada Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i yang telah memerjuangkannya sesegera mungkin,” kata Nasaruddin usai memimpin Apel Hari Santri di halaman Kantor Kemenag, Jakarta, dilansir dari laman resmi Kemenag.
Perjuangan Sejak 2019
Usulan pembentukan Ditjen Pesantren telah bergulir sejak 2019 pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Upaya serupa kembali diajukan pada 2021 dan 2023 di era Menag Yaqut Cholil Qoumas, hingga akhirnya disetujui pada masa kepemimpinan Nasaruddin Umar tahun ini.
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i menjelaskan, izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren telah diterbitkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. “Alhamdulillah, saya baru saja menerima surat persetujuan dari Presiden melalui Mensesneg Prasetyo Hadi,” ujarnya.
Persetujuan tersebut tertuang dalam surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025. Melalui surat itu, Presiden memerintahkan agar Ditjen Pesantren segera dibentuk di lingkungan Kemenag.
“Presiden ingin perhatian terhadap pesantren semakin besar, baik dari sisi personalia, pendanaan, maupun program. Pemerintah ingin semakin hadir dalam mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” kata Romo Syafi’i.
Dia menambahkan, Ditjen Pesantren nantinya akan memperkuat fungsi pesantren dalam tiga bidang utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. “Semoga dengan adanya Ditjen ini, pesantren semakin berdaya dan berkontribusi besar bagi bangsa,” ucapnya.
Menag Tegaskan Komitmen Pemerintah
Nasaruddin menjelaskan, Ditjen Pesantren akan menjadi pusat konsolidasi nasional bagi ribuan pondok pesantren. Menurutnya, masih ada sejumlah pesantren yang belum terdata atau belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Dengan adanya Ditjen, hal-hal seperti ini dapat ditangani lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang terkoordinasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, keberadaan Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan pesantren menjalankan peran strategisnya secara optimal. “Pemerintah ingin memastikan pesantren benar-benar menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Nasaruddin.
Menag juga berharap Ditjen ini memperkuat kontribusi Kemenag dalam menciptakan kerukunan umat serta membangun generasi santri yang kuat, cerdas, dan berakhlak mulia. “Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan semangat santri untuk menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Ke depan, kata Nasaruddin, Kemenag akan memperkuat sistem pendataan dan sertifikasi pesantren agar data lebih valid dan program pembinaan lebih tepat sasaran.
Apel Hari Santri Bernuansa Kebersamaan
Apel Hari Santri 2025 berlangsung khidmat dan sarat pesan kebersamaan lintas agama. Petugas apel berasal dari pejabat eselon I lintas direktorat di Kemenag.
Dirjen Bimas Katolik Suparman bertindak sebagai komandan apel. Pembacaan Pancasila dilakukan oleh Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, sementara Dirjen Bimas Buddha Supriyadi membacakan Pembukaan UUD 1945.
Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno dan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M Ali Ramdhani masing-masing membacakan Resolusi Jihad dan Ikrar Santri. Doa penutup dipimpin Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, dan acara diiringi paduan suara dari Ditjen Bimas Kristen.
Apel tersebut dihadiri para pejabat eselon II, ASN Kemenag, serta ratusan santri dari berbagai lembaga pendidikan keagamaan. []
