BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan fleksibilitas waktu kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah atas (SMA) untuk mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah, Senin (13/7/2026).
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 000.8.6.1/8123 tertanggal 10 Juli 2026 tentang Fleksibilitas Waktu Kerja yang ditandatangani Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, atas nama Gubernur Aceh.
Surat tersebut ditujukan kepada para Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.
Dalam surat itu dijelaskan bahwa ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah diberikan fleksibilitas waktu kerja pada Senin (13/7/2026). Meski demikian, ASN tetap diwajibkan melakukan presensi elektronik dari lokasi sekolah tempat anaknya bersekolah.
Sementara itu, ASN yang tidak mengantar anak tetap melaksanakan presensi elektronik di unit kerja masing-masing sebagaimana biasanya.
Pemerintah Aceh juga meniadakan pelaksanaan apel pagi pada Senin (13/7/2026) sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menyosialisasikan kebijakan itu kepada seluruh ASN di lingkungan kerja masing-masing.
Di sisi lain, setiap instansi juga diminta memastikan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan normal dan tidak terganggu selama kebijakan fleksibilitas waktu kerja diberlakukan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri PANRB Nomor B/257/M.KT.02/2026 tentang Imbauan Mendukung Penguatan Ketahanan Keluarga bagi Pegawai ASN.
Melalui surat itu, kementerian mendorong instansi pemerintah memberikan ruang bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk mendampingi anak pada hari pertama masuk sekolah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.[]
