Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Ditargetkan Dibuka 29 Desember

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Salah satu progres terlihat pada pengerjaan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang ditargetkan segera dapat difungsikan pada Senin, 29 Desember 2025.

Juru Bicara Posko Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mengatakan percepatan dilakukan untuk memulihkan konektivitas antarwilayah, terutama pada jalur strategis yang menghubungkan kawasan pantai utara dengan wilayah tengah Aceh.

“Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR, BPJN, serta dukungan TNI dan Polri terus bekerja agar akses masyarakat kembali normal. Sejumlah titik krusial sudah difungsikan, sementara titik lainnya masih dalam penanganan,” kata Murthalamuddin, Kamis (25/12/2025).

Baca juga:  Bayi yang Ditemukan Warga di Masjid Leupe Lamno, Aceh Jaya, Mendapat Bantuan Dari Kapolda Aceh

Jembatan Krueng Tingkeum memiliki panjang 66 meter dan menjadi penghubung utama jalur Bireuen–Lhokseumawe. Berdasarkan laporan Zidam Iskandar Muda dan Yonzipur TNI, progres fisik jembatan tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.

Sementara itu, pada ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen–Bener Meriah, Jembatan Krueng Rongka di jalur Bireuen–Takengon telah dibuka dan diberlakukan lalu lintas terbatas sejak Rabu, 24 Desember 2025. Akses tersebut kini dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap berhati-hati saat melintasi jalur tersebut mengingat kondisi cuaca dan medan yang masih berpotensi berubah. Pengguna jalan, termasuk relawan dan penyalur bantuan, diminta memastikan kesiapan fisik dan kendaraan.

Baca juga:  Rektor UIN Ar-Raniry Ajak Publik Dukung Upaya Presiden Pulihkan Aceh

Di ruas Batas Gayo Lues–Aceh Tenggara–Kota Kutacane, akses juga telah dapat dilalui secara fungsional melalui Jembatan Lawe Penanggalan setelah dilakukan penimbunan oprit. Pemerintah menargetkan pemasangan jembatan Bailey sebagai jalur alternatif yang direncanakan mulai berfungsi pada Sabtu, 27 Desember 2025.

Menurut Murthalamuddin, koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar penanganan infrastruktur terdampak bencana dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“Pemulihan ini penting untuk memastikan distribusi logistik, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan,” ujarnya. []

Berita Populer

Berita Terkait