JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmen untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenag juga akan ikut mengawal penguatan tata kelola data untuk memastikan ketepatan sasaran MBG bagi peserta didik di madrasah dan pesantren.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i dalam Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat MBG pada lingkup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya, serta dihadiri Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka dan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi.
Wamenag menegaskan bahwa Kementerian Agama memiliki basis penerima manfaat yang signifikan dalam program MBG, yakni sekitar 15,6 juta jiwa yang mencakup santri dan siswa madrasah. Karena itu, penguatan kualitas dan integrasi data menjadi langkah krusial untuk memastikan program berjalan efektif.
“Kementerian Agama 100 persen mendukung dan sangat membutuhkan program MBG. Ini bukan sekadar dukungan administratif, tetapi kebutuhan riil di lapangan agar peserta didik di madrasah dan pesantren memperoleh asupan gizi yang lebih baik,” ujar Wamenag.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data. Upaya ini sekaligus untuk memastikan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami sedang berproses menyatukan dan merapikan sistem data agar lebih akurat, terintegrasi, dan mudah disinergikan. Dengan data yang semakin baik, intervensi program juga akan semakin tepat,” lanjutnya.
Menurut Wamenag, karakteristik pendidikan keagamaan yang khas perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Ia menyoroti adanya irisan antara siswa madrasah dan santri pesantren, di mana sebagian besar siswa juga tinggal dan belajar dalam sistem berasrama.
“Lebih dari 30 persen siswa madrasah adalah santri yang tinggal di pesantren. Karena itu, kami mengusulkan pendekatan klasifikasi yang lebih sederhana, yakni ‘Santri’ dan ‘Non-Santri’, agar pengukuran capaian program menjadi lebih jelas dan tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Wamenag juga menekankan pentingnya pendekatan implementasi yang adaptif, terutama bagi pesantren dengan jumlah santri besar maupun yang memiliki keterbatasan sarana.
“Pesantren pada prinsipnya sangat terbuka dan membutuhkan program ini. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan kontekstual akan sangat membantu agar program MBG dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan pemenuhan gizi di pesantren merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Pesantren memiliki peran strategis dalam pembinaan karakter dan penguatan generasi muda. Penguatan gizi bagi santri akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan masa depan mereka,” imbuhnya.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menekankan bahwa penguatan data menjadi kunci utama dalam optimalisasi program MBG. Menurutnya, integrasi data lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program lebih terarah.
“Kami membutuhkan data yang terintegrasi agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran. BGN berperan sebagai pengguna data yang bersinergi dengan seluruh wali data dari kementerian terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG diarahkan untuk menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, termasuk wilayah dengan kerawanan pangan dan prevalensi stunting tinggi.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya ketepatan data, khususnya untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang bersifat dinamis.
“Data kelompok ini terus bergerak, sehingga diperlukan kolaborasi dan mekanisme pembaruan data yang berkelanjutan agar intervensi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa penguatan intervensi berbasis data menjadi langkah penting dalam meningkatkan status gizi masyarakat.
“Pendekatan berbasis data memungkinkan kita memprioritaskan wilayah dan kelompok yang membutuhkan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dalam memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas data, serta memastikan program MBG berjalan lebih terarah dengan prioritas pada kelompok rentan. Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi aktif dalam penyediaan data yang akurat serta mendukung implementasi program yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di lingkungan madrasah dan pesantren.[]
