JAKARTA – Kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) berada di ujung tanduk setelah Teheran menuding Washington melanggar sejumlah poin penting. Iran mengungkap tiga tuntutan utama yang dinilai telah dilanggar, sehingga kelanjutan gencatan senjata semakin diragukan.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut pelanggaran tersebut mencakup situasi gencatan senjata di Lebanon, pelanggaran wilayah udara Iran oleh drone AS atau Israel, serta penyangkalan hak Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium.
Ia juga menilai kondisi ini membuat rencana negosiasi damai kedua negara yang dijadwalkan berlangsung di Pakistan pekan ini menjadi tidak praktis.
Pelanggaran pertama berkaitan dengan gencatan senjata di Lebanon. Iran menuding AS gagal menahan Israel, yang justru melancarkan serangan besar ke Beirut. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan ratusan orang dan melukai lebih dari 700 lainnya dalam hitungan jam, menjadikannya salah satu serangan paling mematikan dalam sehari sejak konflik terbaru dengan Hizbullah pecah.
Poin kedua adalah dugaan pelanggaran wilayah udara Iran. Teheran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tak berawak yang memasuki wilayahnya di luar Kota Lar. Insiden ini dianggap sebagai bentuk provokasi yang merusak kesepakatan yang telah dibangun.
Sementara itu, poin ketiga menyangkut hak pengayaan uranium. Iran menilai AS mengingkari komitmen, terutama setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, menyatakan bahwa negaranya akan mengambil alih atau melucuti program tersebut. Padahal, Iran menegaskan bahwa pengayaan uranium untuk kepentingan sipil merupakan haknya.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa penghentian perang di Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata. “Dunia melihat pembantaian di Lebanon. Bola ada di tangan AS, dan dunia sedang mengawasi apakah mereka akan bertindak sesuai komitmennya,” ujarnya dalam unggahan di media sosial X.
Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, yang menyebut Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan.
Di tengah ketegangan ini, Iran mengancam akan membatalkan gencatan senjata serta kembali menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak dunia. Ancaman tersebut memicu kekhawatiran global, mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.
Sementara itu, Gedung Putih mendesak Iran untuk tetap membuka Selat Hormuz dan melanjutkan perundingan damai yang dijadwalkan berlangsung di Islamabad, Pakistan. Namun, dengan saling tuding pelanggaran dan perbedaan tafsir terhadap kesepakatan, masa depan gencatan senjata kini semakin tidak menentu.[]
