BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.2.8/9333/SJ tertanggal 18 November 2025 tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Mualem menegaskan langkah ini penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat selama libur Nataru, baik menuju maupun keluar Aceh. “Untuk memastikan keselamatan masyarakat, kami segera menindaklanjuti Surat Mendagri sebagaimana telah disebutkan di atas,” ujar Mualem.
Dalam instruksinya, Mualem meminta bupati dan wali kota segera melakukan pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan kajian risiko, rencana kontingensi, rekayasa cuaca, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dia juga menekankan pentingnya kesiagaan sumber daya perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha terutama di kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah diminta mengintensifkan komunikasi, informasi, edukasi, serta simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respons dan kesiapsiagaan masyarakat.
Di sisi lain, posko bencana harus kembali diaktifkan disertai apel kesiapsiagaan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan, dan unsur masyarakat lainnya, serta dipublikasikan melalui media. Pengendalian operasi dan kesiapan logistik juga diwajibkan guna mendukung layanan penanggulangan bencana.
Selain itu, pemantauan situasi secara cermat dan berkelanjutan berdasarkan informasi BMKG perlu dilakukan, termasuk penyebarluasan informasi kebencanaan dari BPBD melalui media elektronik dan cetak.
Mualem juga menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan infrastruktur, perbaikan, dan normalisasi sungai sebagai langkah mengantisipasi banjir, rob, dan tanah longsor. Apabila terjadi bencana, kepala daerah wajib melakukan pertolongan cepat, melakukan pendataan korban dan kerugian, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak sesuai Standar Pelayanan Minimal.
Dia turut menekankan perlunya optimalisasi peran camat melalui Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana, serta penyampaian laporan penanganan bencana kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh sebagai wakil pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Mualem meminta daerah yang berpotensi menghadapi banjir dan tanah longsor untuk menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi berdasarkan laporan BMKG Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Iskandar Muda per 13 November 2025.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD kabupaten/kota yang disampaikan kepada Sekda Aceh melalui Plt. Kepala Pelaksana BPBA, Fadrmi Ridwan, hingga 20 November 2025 sejumlah kabupaten telah menetapkan status siaga darurat, yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Bersamaan dengan penetapan status tersebut, para bupati juga telah mengaktifkan Pos Komando Siaga Darurat dengan melibatkan TNI, Polri, relawan penanggulangan bencana, TAGANA, dan unsur lainnya. []
Gubernur Aceh Instruksikan Kepala Daerah Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi
