BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Jum’at (14/11), di Gedung DPRA. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama pimpinan DPRA.
Muzakir, yang akrab disapa Mualem, hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Sebelumnya, dokumen KUA-PPAS diserahkan TAPA kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu (12/11) sore, dan dibahas oleh Badan Anggaran DPRA sebelum dibawa ke paripurna.
Mualem menekankan penandatanganan itu sebagai momentum memperkuat arah pembangunan Aceh 2026.
Pemerintah daerah, katanya, akan memaksimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur, memperbaiki layanan dasar, dan memperkuat ekonomi masyarakat.
Sehari sebelumnya, Gubernur bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang. Dia memaparkan kebutuhan pembangunan Aceh, termasuk percepatan proyek prioritas, peningkatan konektivitas, dan pembangunan beberapa ruas jalan strategis.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan Aceh, termasuk terowongan Geurute, sektor perikanan, dan investasi,” kata Mualem.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para asisten sekda, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh. []
