JAKARTA – Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo memanfaatkan momen Milad ke-5 Partai Ummat untuk membeberkan alasan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memecatnya dari jabatan Panglima TNI.
Dalam pidatonya pada Minggu (3/5), Gatot Nurmantyo menyinggung pentingnya Indonesia memiliki pemimpin yang tidak tersandera kepentingan apa pun. Menurutnya, untuk membawa Indonesia naik kelas dibutuhkan komposisi kepemimpinan yang kuat.
“Kalau Indonesia ingin naik kelas, tidak usah banyak-banyak. Sekitar 70 persen politik, 20 persen ekonomi, 10 persen keberuntungan, dan yang paling penting punya pemimpin yang berani, tidak punya masalah, serta tidak memiliki beban masa lalu. Tanpa itu, tidak bisa,” kata Gatot dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Gatot kemudian mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memintanya untuk menaikkan pangkat seorang perwira tinggi (pati) TNI saat dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI.
“Saya buka saja sekarang, biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, ‘Pak Panglima, tolong ini dinaikkan jadi bintang tiga.’ Saya periksa, tidak ada yang tidak saya periksa,” ujarnya.
Ia mengaku langsung menemui perwira tinggi yang dimaksud dan mengungkap berbagai pelanggaran yang pernah dilakukan oleh perwira tersebut. Gatot bahkan menantang perwira itu untuk melaporkan dirinya jika tidak terima.
“Setelah itu, saya beri pilihan, mau dilanjutkan atau tidak. Kalau tidak mau, silakan lapor lewat jalur mana pun,” katanya.
Keesokan harinya, Gatot kembali dipanggil oleh Jokowi untuk dimintai perkembangan terkait permintaan tersebut.
“Besoknya saya dipanggil, ‘Pak Panglima, bagaimana?’ Saya jawab, ‘Oh iya, Pak. Tidak apa-apa, bagus dia tetap di sana saja. Tidak jadi naik bintang tiga,’” tuturnya sambil terkekeh.
Gatot menyebut kejadian serupa terjadi berulang kali. Ia pun mengaku akhirnya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena tidak mengikuti permintaan tersebut.
“Hal itu terjadi berulang kali, dan lama-lama ketahuan juga. Ya sudah, saya ditendang karena tidak nurut,” ujarnya.
Mantan Pangkostrad itu menegaskan dirinya tidak bisa membiarkan posisi pimpinan TNI diisi oleh orang yang tidak kompeten.
“TNI adalah institusi besar, terdiri dari prajurit yang dilatih, dipersenjatai, dan diorganisir dengan baik. Kalau pemimpinnya tidak benar, itu sangat berbahaya, apalagi di negara yang begitu kompleks,” tutupnya.[]
