BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) menyatakan kesiapan mendukung langkah Pemerintah Aceh dalam menekan angka pengangguran melalui Program Pemagangan Nasional (PMN) 2026 atau Maganghub yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Selain mendorong para lulusan baru untuk mengikuti program tersebut, USK juga menyatakan kesiapan mendaftarkan diri sebagai lembaga penyelenggara magang internal.
Komitmen itu disampaikan Rektor USK Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A. saat menerima audiensi jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Mini Rektor USK, Banda Aceh, Kamis (2/7/2026).
“USK mendukung penuh program pemagangan nasional untuk fresh graduate dan menurunkan angka pengangguran di Aceh,” tegas Prof. Mirza.
Audiensi tersebut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh Akmil Husen, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh T. Adi Darma, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Sementara itu, Rektor USK didampingi Sekretaris Universitas Prof. Dr. Nur Fadhli dan Direktur Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis USK Dr. Ir. Afdhal.
Menindaklanjuti program tersebut, Rektor USK langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan langkah-langkah konkret di lingkungan kampus. Pihak universitas diminta berkoordinasi dengan seluruh dekan fakultas guna memetakan kebutuhan formasi magang di setiap unit kerja.
Melalui status sebagai lembaga penyelenggara magang resmi pada platform Maganghub, unit kerja dan laboratorium di lingkungan USK nantinya dapat menjadi tempat magang bagi lulusan baru yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Selain itu, direktorat terkait juga diminta mempercepat sosialisasi agar para alumni USK dapat memanfaatkan peluang tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi ketenagakerjaan di Aceh masih menghadapi tantangan. Pascabencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, aktivitas ekonomi dan sektor produksi turut terdampak.
Kondisi itu berkontribusi terhadap meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh menjadi 5,88 persen pada Februari 2026. Menurut Prof. Mirza, perguruan tinggi perlu mengambil peran aktif sebagai bagian dari solusi atas persoalan tersebut.
Program Maganghub 2026 yang digagas Kemnaker juga menawarkan skema perlindungan dan kompensasi bagi lulusan baru. Peserta magang selama enam bulan akan menerima uang saku yang bersumber dari APBN dengan besaran mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Saat ini, UMP Aceh tercatat berada pada peringkat keenam tertinggi secara nasional dengan nilai sekitar Rp3,9 juta. Selain memperoleh uang saku, peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah menyelesaikan program.
Sementara itu, Kepala Disnakermobduk Aceh Akmil Husen menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan dukungan penuh dari USK terhadap pelaksanaan Program Pemagangan Nasional.
Menurutnya, keterlibatan USK sebagai salah satu mitra strategis diharapkan dapat membantu Aceh memaksimalkan kuota nasional yang pada tahun ini mencapai 150.000 peserta.
Pemerintah Aceh menargetkan daerah tersebut mampu mengirimkan hingga 5.000 peserta magang dengan dukungan formasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), BUMN, serta BUMD di Aceh.
Karena tahapan pelaksanaan program berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, USK bersama Disnakermobduk Aceh mengimbau seluruh unit kerja dan mitra perusahaan segera mendaftarkan formasi lembaga. Pendaftaran telah dibuka sejak 29 Juni dan akan berakhir pada 15 Juli 2026.
Sementara itu, pendaftaran peserta lulusan baru dijadwalkan berlangsung pada 15–28 Juli 2026. Tahap seleksi akan dilaksanakan pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 7 Agustus 2026, dan penempatan peserta magang secara serentak dijadwalkan mulai 10–11 Agustus 2026. []
