BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh resmi menyetujui Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 menjadi Qanun Aceh. Persetujuan ini ditetapkan melalui Rapat Paripurna di Ruang Serba Guna DPRA, Senin, 29 September 2025.
Rapat yang dipimpin pimpinan DPRA ini dihadiri Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi vertikal terkait.
Agenda rapat mencakup penyampaian pendapat akhir fraksi, pendapat akhir Gubernur Aceh, dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama. Tahapan ini menutup seluruh rangkaian pembahasan Raqan yang dimulai sejak Kamis, 25 September 2025.
Seluruh fraksi DPRA menyampaikan pendapat akhir dan secara bulat menyetujui perubahan APBA 2025 menjadi Qanun Aceh. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, memberikan apresiasi atas dinamika pembahasan yang berjalan harmonis.
“Alhamdulillah, atas kerja sama yang baik, kita telah menyelesaikan pembahasan Raqan Perubahan APBA 2025 dengan penuh dinamika dalam keharmonisan,” kata Muzakir.
Dia menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan realisasi APBA hingga 97,6 persen, memperkuat pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan Pendapatan Asli Aceh.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh, menandai resmi disahkannya Raqan Perubahan APBA 2025.
Pimpinan DPRA menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berharap hasil pembahasan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Meski disetujui eksekutif dan legislatif, penetapan Raqan menjadi Qanun Aceh akan menunggu penyesuaian hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. Hal ini akan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan DPRA tentang Penyempurnaan Rancangan Qanun Aceh Perubahan APBA 2025. []
