BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sepakat memperkuat sinergi dalam pengawasan perencanaan dan penganggaran daerah.
Komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi terkait perencanaan dan penganggaran APBD di ruang Serbaguna DPRA, Jumat, 24 Oktober. Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRA, Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI beserta jajaran, serta Sekretaris Dewan dan staf Sekretariat DPRA.
Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan KPK terhadap lembaganya. Dia menilai kehadiran KPK menjadi wujud kolaborasi antar lembaga negara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan dan penganggaran APBD adalah proses paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, pengawasan dan koordinasi yang baik menjadi kunci agar prosesnya berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas publik,” ujar Ali Basrah.
Menurutnya, DPRA mengapresiasi pendekatan edukatif dan sistemik yang dijalankan KPK dalam mendampingi pemerintah daerah dan legislatif. Pendekatan itu, katanya, sejalan dengan semangat Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan regulasi. Ia harus menjadi budaya kerja, etika kelembagaan, dan komitmen personal setiap pejabat publik,” tegasnya.
Ali menambahkan, DPRA mendukung penuh berbagai inisiatif KPK dalam memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Dia berharap sinergi kedua lembaga ini terus berlanjut agar upaya pencegahan korupsi di Aceh semakin optimal.
“Semoga seluruh upaya kita bernilai ibadah dan menjadi sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara,” tutup Ali Basrah. []
