JAKARTA – Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) mengungkapkan dampak perang Amerika Serikat-Israel vs Iran menekan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meski demikian, kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Zulverdi menyampaikan kondisi BPRS di Indonesia saat ini menunjukkan tren positif. Nilai pembiayaan tembus angka Rp 20,53 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tembus Rp 17,85 triliun.
“Kita tahu ekonomi Indonesia bisa bertahan dengan cukup baik. Tapi sekarang tekanan ekonomi kita dengan tarif yang diberlakukan AS cukup menekan,” kata Doddy saat menghadiri Rapat Kerja Nasional dan BPRS Summit 2026 di Mataram, Senin (20/4/2026).
Menurut Doddy, kinerja seluruh BPRS secara nasional imbas tekanan ekonomi global juga mengalami tekanan meskipun fungsi intemedialnya tetap terjaga.
Untuk menjaga pertumbuhan simpan pinjam di BPRS, Doddy berujar, perlu mengoptimalkan kinerja sekaligus memanfaatkan industri perbankan syariah secara nasional. Menurut Doddy, Rekernas BPRS Summit 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan meningkatkan inovasi pada kinerja BPRS.
“Kenapa harus bersinergi karena memang BPR Syariah? Itu kondisinya dalam beberapa tahun terakhirnya kinerjanya positif. Cuman memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Apalagi dengan situasi ekonomi global dan domestik yang masih penuh tekanan,” ujarnya.
Kondisi tekanan global tersebut kata Doddy masih penuh ketidakpastian. Maka dari itu ketahanan dan penguatan inovasi penting untuk keluar dari tekanan agar bisa tumbuh dan bangkit.
“BPRS harus juga meningkatkan model bisnisnya supaya bisa lebih bersaing agar kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana di BPRS itu tetap terjaga dengan baik,” ujar Doddy.
Ketua Himbarsi Alfi Wijaya mengatakan para nasabah dari BPRS ini rata-rata pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dampak tekanan global saat ini sebabkan ekonomi di tingkat bawah mulai melemah.
“Sehingga perlu disiapkan langkah-langkah mengantisipasi kondisi yang tidak diharapkan nantinya. Nah strategi ini sedang kami cari model yang tepat, bagaimana BPRS bisa bergerak dengan baik,” kata Alfi.
Dia menyampaikan, langkah-langkah yang bisa dilakukan BPRS menghadapi kondisi ekonomi global dan domestik yang tidak stabil dengan meningkatkan skala ekonomi, melakukan efisiensi, meningkatkan model bisnis dan meningkatkan tata kelola.
“Sehingga kepercayaan masyarakat untuk menaruh dananya di BPRS bisa tetap terjaga dengan baik,” katanya.
Selama ini, lembaga pinjaman nasional (LPS) telah mendukung peningkatan kapasitas bagi pengurus BPRS di seluruh Indonesia melalui berbagai pelatihan. Tujuannya agar pengurus BPRS bisa mengelola bank dengan baik.
Dia mengatakan BPRS ke depannya harus bertransformasi ke layanan digital dengan menguatkan teknologi informasinya, agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan.
“Kita juga perlu memberikan literasi keuangan kepada masyarakat,” katanya.
Ketua Panitia Penyelenggara Ivan Eroka Yuliadji, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri.
“Rakernas dan BPRS Summit 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong inovasi demi kemajuan industri BPRS yang berkelanjutan,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Mengusung semangat kolaborasi dan transformasi, acara ini tidak hanya menjadi forum koordinasi nasional melalui Rakernas, tetapi juga menjadi wadah pertukaran gagasan strategis dalam BPRS Summit.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut Pemprov NTB telah melakukan pembenahan total di tubuh Bank NTB Syariah. Berbagai permasalahan di masa lalu di Bank NTB Syariah segera dituntaskan.
“Kami juga punya BPR NTB yang asetnya Rp 1,3 triliun. Kami pun meminta mengelola gaji PPPK paruh waktu Pemprov NTB. Kita dalam proses konversi ke BPR Syariah. Mohon bantuan mengawasi auditnya,” ujar Iqbal.
Iqbal mengaku pernah merasakan krisis ekonomi di Turki tahun 2008 mencapai inflasi 80 persen. Saat ini dunia dihadapi dengan situasi ketidakpastian global. Belajar dari situasi itu, Iqbal berujar, pengusaha hanya membutuhkan kepastian ekonomi.
“Dalam berusaha itu pengusaha hanya melihat kepastian. Bunga mau naik asal stabil, harga mau naik gak apa-apa. Dari semua kondisi krisis itu hanya satu yang ditakuti pengusaha adalah instabilitas ekonomi,” katanya.
Ketidakpastian kondisi ekonomi global ini, kata dia, paling dibenci oleh konglomerat dan pengusaha. Karena instabilitas global ini menandakan belum stabilnya kondisi global.
“Kita tahu konflik Timur Tengah ini cenderung menaikkan harga di bawah. Semua naik itu menyebabkan ketidakpastian situasi global,” katanya.
Untuk itu, kata dia, prinsip syariah ini merupakan langkah yang tepat. Karena prinsip syariah bukan hanya bagi hasil melainkan juga bagi tanggungjawab.
“Sisi perbankan syariah ini menarik karena ada prinsip kehati-hatiannya. Kami harap BPR Syariah terus menguatkan ekonomi mikro di masyarakat. Kami juga di Pemprov NTB mendorong penguatan di sektor mikro dan produktif di tengah masyarakat,” tandasnya.[]
