BANDA ACEH – Penertiban kendaraan bermotor berpelat BL (Aceh) yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menuai berbagai reaksi dari masyarakat Aceh dan Sumut.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk Muharuddin, menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang “norak dan memalukan” serta berpotensi menimbulkan ketegangan sosial antar kedua provinsi.
Menurut Muharuddin, penggunaan pelat nomor BK (Medan, Sumut) di seluruh provinsi di Pulau Sumatera, termasuk Aceh, sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini lantaran hubungan ekonomi dan bisnis Aceh dengan Sumut sangat erat.
“Polisi lalu lintas di Aceh selama ini tidak mempermasalahkan selama administrasi kendaraan lengkap,” ujar politisi Partai Aceh itu.
Namun, Muharuddin mengkritik langkah Gubernur Sumut yang menertibkan kendaraan berpelat BL di wilayahnya dengan alasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, hal itu tidak tepat dan malah bisa memicu ketegangan.
“Mungkin Bobby Nasution lupa, Aceh dan Medan sudah menyelesaikan isu lama terkait operasional kendaraan di perbatasan yang sempat menjadi perhatian nasional pada masa Gubernur Edi Ramayadi dan Kapolri Tito Karnavian,” ujarnya.
Dia juga menilai tindakan gubernur itu sebagai upaya mencari popularitas dengan cara yang “norak dan memalukan”.
Lebih jauh, Muharuddin menegaskan bahwa justifikasi peningkatan PAD melalui pajak kendaraan bermotor tidak bisa diterapkan secara serta-merta, terutama pada kendaraan angkutan umum di sektor transportasi dan bisnis.
“Masih banyak sektor lain yang lebih potensial untuk digarap tanpa harus merugikan masyarakat Sumut,” kata dia.
Tindakan sporadis Gubernur Sumut dengan gaya blusukan dan viral, menurut Muharuddin, seolah menutupi ketidakmampuannya menjawab persoalan sosial di daerahnya yang kian mengkhawatirkan.
Menyikapi hal ini, Muharuddin mengimbau masyarakat Aceh untuk tidak bereaksi berlebihan dan tetap menjaga persaudaraan serta stabilitas ekonomi di Aceh.
Dia juga menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Muzakir Manaf atau Mualem dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. []
