BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh terus memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas Kebijakan Anti Penyuapan yang digelar di Aula BBPOM Aceh, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, dan diikuti seluruh pegawai BBPOM Aceh, Dharma Wanita Persatuan BBPOM Aceh, para purnabakti BBPOM Aceh, serta perwakilan lintas sektor, di antaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan inovasi Briefing, Arahan, dan Giat Kerja (BAHAGIA) yang mengusung tema “Loyal/Pengabdian”. Dalam arahannya, Riyanto menegaskan bahwa loyalitas merupakan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara yang diwujudkan melalui kesetiaan terhadap tujuan organisasi, kepatuhan pada aturan, serta komitmen memberikan kontribusi terbaik dalam menjalankan tugas.
“Loyalitas bukan sekadar kesetiaan kepada pimpinan atau organisasi, tetapi kesetiaan terhadap amanah yang dipercayakan kepada kita. Ketika setiap insan BPOM menempatkan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi, menjaga nama baik organisasi, serta memberikan kontribusi terbaik dalam setiap tugas, saat itulah kita sedang membangun birokrasi yang kuat, profesional, dan dipercaya publik,” ujar Riyanto.
Melalui inovasi BAHAGIA, seluruh pegawai kembali diingatkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai loyalitas melalui kepatuhan terhadap organisasi, menjaga nama baik instansi, memberikan dedikasi penuh dalam mencapai visi dan misi organisasi, serta membangun kemitraan yang solid sebagai fondasi terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas dan berkinerja tinggi.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan inovasi Monitoring, Evaluasi Rencana Kerja dan Target Prioritas (MEJA) BBPOM Aceh untuk periode Juni 2026. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target sekaligus mengevaluasi capaian kinerja secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebagai penguatan integritas dari sisi spiritual, BBPOM Aceh juga menggelar pengajian rutin bertema “Menjaga Amanah Pengawasan dengan Akhlak Mulia: Implementasi Nilai BerAKHLAK dalam Perspektif Islam.”
Dalam sambutannya, Riyanto menegaskan bahwa tugas pengawasan obat dan makanan bukan hanya tanggung jawab kepada organisasi maupun negara, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ia mengutip Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan.
Menurutnya, nilai-nilai BerAKHLAK yang menjadi pedoman aparatur sipil negara selaras dengan ajaran Islam. Orientasi pelayanan merupakan bentuk memberi manfaat kepada masyarakat, akuntabilitas mencerminkan kejujuran dan integritas, kompetensi menjadi wujud kewajiban untuk terus belajar, sedangkan sikap harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi fondasi membangun organisasi yang kuat dan dipercaya publik.
“Di tengah kesibukan mengejar target dan menyelesaikan berbagai tugas, jangan sampai kita lupa mengisi hati. Sebab hati yang baik akan melahirkan perilaku yang baik, dan perilaku yang baik akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Saya berharap pengajian rutin ini menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta mengingatkan kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan setiap hari bukan sekadar rutinitas, tetapi juga ladang ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang benar,” kata Riyanto.
Pengajian yang menghadirkan Ustaz Mizaj Iskandar sebagai penceramah berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Melalui tausiahnya, ia mengajak seluruh peserta untuk menjaga amanah, memperkuat integritas, serta menjadikan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai karakter dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Kebijakan Anti Penyuapan oleh seluruh peserta. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menolak segala bentuk penyuapan dan korupsi, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), memperkuat Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), serta mendorong pemanfaatan Whistleblowing System sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap tindakan pembalasan.
Melalui kebijakan tersebut, BBPOM Aceh menegaskan komitmennya untuk melarang segala bentuk penyuapan dan korupsi, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, melibatkan seluruh personel dalam upaya pencegahan melalui mekanisme whistleblowing system, memberikan independensi kepada FKAP dalam mengawasi penerapan SMAP, serta menjamin perlindungan bagi setiap pelapor yang beritikad baik.
Menutup rangkaian kegiatan, Riyanto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen atau capaian administratif, tetapi juga dari konsistensi seluruh insan BPOM dalam menjadikan integritas sebagai budaya kerja.
“Pakta Integritas ini bukan sekadar dokumen yang ditandatangani, tetapi merupakan janji moral seluruh insan BBPOM Aceh untuk menolak segala bentuk penyuapan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel. Integritas harus menjadi budaya yang hidup dalam setiap proses kerja dan pelayanan yang kita berikan,” tegasnya.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas Kebijakan Anti Penyuapan ini, BBPOM Aceh berharap seluruh pegawai, mitra kerja, dan pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, menjaga integritas, serta mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara konsisten. Dengan semangat kolaborasi, budaya kerja yang bersih, dan penguatan nilai-nilai moral, BBPOM Aceh optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terpercaya, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang berintegritas.[]
