BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) menerima kunjungan koordinasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Pidie.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BBPOM Aceh, Kamis (06/08/2026), menjadi forum strategis untuk membahas berbagai tantangan sekaligus merumuskan solusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan, pelayanan, dan pembinaan kepada pelaku usaha serta sarana kefarmasian.
Rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Saifullah, didampingi Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Meutia Kurniawati. Kehadiran rombongan disambut oleh jajaran BBPOM Aceh yang diwakili Ketua Tim Informasi dan Komunikasi, Suryani Fauzi, Ketua Tim Pengawasan Obat, Naila, serta Ketua Tim Sertifikasi, Muhibuddin.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif sebagai wadah konsultasi serta penyelesaian berbagai isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Pidie. Diskusi difokuskan pada upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu pembahasan utama adalah kemudahan proses perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua pihak mendiskusikan berbagai langkah untuk mengatasi hambatan dalam proses registrasi sehingga pelaku usaha pangan lokal dapat berkembang lebih cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan mutu produk yang dihasilkan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup peningkatan standar pelayanan apotek dan toko obat, khususnya terkait penyelesaian Corrective Action and Preventive Action (CAPA) sebagai tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan seluruh sarana kefarmasian di Kabupaten Pidie memenuhi ketentuan regulasi serta memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas kepada masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung berbagai kegiatan pembinaan dan pengawasan di daerah. Kedua instansi juga membahas penguatan kelembagaan melalui penataan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) sebagai upaya meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor.
Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin, menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BBPOM sangat penting untuk memastikan setiap pelaku usaha maupun sarana kefarmasian mendapatkan pembinaan yang tepat. Melalui koordinasi seperti ini, berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang lebih optimal terhadap obat dan makanan yang beredar,” ujar Muhibuddin.
Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Saifullah, mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang diberikan BBPOM Aceh dalam menjawab berbagai kebutuhan pengawasan di daerah.
“Koordinasi ini memberikan banyak masukan dan solusi yang dapat kami implementasikan di Kabupaten Pidie. Kami berharap sinergi dengan BBPOM Aceh terus diperkuat sehingga pengawasan obat dan makanan semakin efektif serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkap Saifullah.
Melalui pertemuan ini, BBPOM Aceh dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembinaan, pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat, mendukung pertumbuhan UMKM pangan yang memenuhi standar keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Pidie.[]
