BANDA ACEH – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh menggelar Business Forum bertema “Kolaborasi UMKM: Sinergi Pendampingan dan Akselerasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing”, yang menyoroti penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah transformasi ekonomi digital dan tantangan global.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (21/5/2026) di Grand Hotel Permata Hati, Banda Aceh, tersebut menghadirkan sejumlah pembicara utama (keynote speaker), yakni Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Aceh Kartini, serta perwakilan Bank Aceh Syariah Kamaruzzaman. Adapun Edward M. Nur bertindak sebagai host acara.
Dalam paparannya, Ketua Dewan Pertimbangan DPP APINDO Aceh, Kartini, menegaskan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya akses investasi, daya saing, kualitas sumber daya manusia, hingga belum meratanya pengembangan usaha dan tingginya pengangguran produktif.
Selain itu, perubahan perilaku pasar dan percepatan digitalisasi dinilai menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi, termasuk dalam inovasi teknologi dan pengembangan usaha berkelanjutan yang ramah lingkungan.
“Rendahnya akses investasi, daya saing, SDM, transformasi digital, usaha yang belum merata, serta tingginya angka pengangguran produktif menjadi tantangan kita bersama,” kata Kartini dalam forum tersebut.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam membangun daya saing ekonomi daerah.
“Kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang sangat penting. Kami berharap APINDO dapat menjadi jembatan strategis untuk memperluas investasi, membuka akses pasar, dan memperkuat pembinaan UKM,” ujarnya.
Kartini juga menyoroti pentingnya penguatan jejaring bisnis nasional dan global, serta dukungan perbankan dan pemerintah dalam pengembangan UMKM dan pengusaha muda.
“Kami berharap Bank Aceh Syariah dapat terus memperkuat pembiayaan bagi UKM dan pengusaha muda, serta pemerintah memperluas pelatihan dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.
Ia turut menyinggung peran forum pengusaha perempuan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ritel modern, layanan kesehatan, dan pengembangan wirausaha muda.
UMKM dan Ekspor Jadi Penopang Ekonomi Aceh
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, memaparkan kondisi ekonomi Aceh yang saat ini memiliki ukuran sekitar Rp257 triliun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 4 persen dalam beberapa tahun terakhir, dan 2,97 persen pada 2025, yang masih berada di bawah rata-rata nasional.
Ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar sekitar 52 persen, sementara industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi.
Shinta juga menyoroti kekuatan ekspor Aceh yang dinilai cukup dominan.
“Aktivitas ekspor Aceh mencapai sekitar 66 persen dari total ekonomi,” ujarnya.
Komoditas unggulan seperti kopi Gayo dan minyak nilam disebut telah menembus pasar internasional, termasuk Eropa dan Asia. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga memiliki potensi besar dengan dukungan garis pantai yang panjang serta luasnya area tambak.
Di sektor pariwisata, Aceh dinilai memiliki potensi ekowisata dan wisata bahari kelas dunia, seperti Pulau Weh, Sabang, yang dikenal sebagai destinasi diving dan snorkeling internasional.
Shinta juga menyoroti peluang ekonomi hijau, termasuk pengembangan bioenergi dan industri pengolahan hasil laut berbasis keberlanjutan.
Ekonomi Syariah dan Potensi Halal
Shinta menegaskan ekonomi syariah menjadi salah satu kekuatan strategis Aceh dalam memperkuat daya saing global, seiring pertumbuhan industri halal dunia yang terus meningkat.
Ia menyebut Indonesia berada di peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Index, dengan potensi besar pada sektor makanan halal, keuangan syariah, dan industri pendukung lainnya.
Menurutnya, Aceh memiliki keunggulan dari sisi tenaga kerja, pembiayaan, proses produksi, hingga posisi geografis sebagai pintu ekspor internasional.
Tantangan Ketenagakerjaan dan UMKM
Shinta juga menyoroti penurunan tingkat pengangguran Aceh dari 6,3 persen pada 2021 menjadi 5,6 persen pada 2025. Namun, ia menekankan tingginya tingkat pekerja informal yang mencapai hampir 58 persen sebagai tantangan serius.
“Kita tidak bisa hanya melihat pengangguran terbuka, tetapi juga tingginya informalitas tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya penguatan kewirausahaan dan UMKM sebagai solusi penciptaan lapangan kerja, mengingat sektor ini menyerap tenaga kerja besar meski kontribusi ekspor masih terbatas.
Akses Pembiayaan UMKM Masih Terbatas
Perwakilan Bank Aceh Syariah, Kamaruzzaman, menyebut pelaku UMKM saat ini didominasi generasi muda, termasuk Gen Z dan milenial, terutama di sektor kuliner, fashion, dan kerajinan.
Ia menilai digitalisasi membuka peluang pasar lebih luas, bahkan hingga ke luar negeri, namun masih terkendala pada literasi usaha dan akses pembiayaan.
“Banyak UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang baik sehingga menyulitkan analisis perbankan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa Bank Aceh Syariah mensyaratkan usaha minimal berjalan enam bulan untuk dapat mengakses pembiayaan.
Selain pembiayaan, Bank Aceh juga menjalankan program pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat “naik kelas” dan lebih siap secara administrasi maupun pengelolaan usaha.
“Kami selalu concern dalam mengembangkan UMKM Aceh. UMKM Aceh harus bisa, pasti bisa,” tutupnya.
Forum APINDO Aceh ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. []
